Ancaman Hacker Merajalela, Ketua Komisi II DPR RI Minta KPU Perbaharui Sistem Proteksi Data

Ancaman pembobolan data oleh hacker Bjorka, salah satunya penawaran 105 juta data pemilih pemilu yang dia posting di Breach Forum direspon Komisi II DPR RI.

Ketua Komisi DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan sejumlah hal mengenai pembobolan data tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (12/9).

"Kami minta ke KPU untuk selalu memperbaharui sistem proteksi terhadap data-data yang dimiliki itu," ujar Doli di hadapan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Doli menekankan, pihaknya perihatin dengan ancaman pembobolan data yang dilakukan Bjorka ini, karena menghambat proses modernisasi Pemilu.

"Kita waktu itu sering mendorong agar dilakukan proses digitalisasi, termasuk di tahapan pemilu," imbuhnya menegaskan.

Dorongan Komisi II DPR RI terhadap KPU agar memodernisasi proses pemilu, ditegaskan politisi Partai Golkar ini, berpatokan pada dua hal yang menurutnya menjadi syarat keterpenuhan.

"Selalu saya bilang, pertama kenapa kita harus hati-hati? Karena jaringan internet kita belum sampai ke pelosok. Kedua ya ini, jago-jago semua hacker kita ini. Ini akan sangat bahaya," tuturnya.

Maka dari itu, Doli mewanti-wanti KPU RI untuk mencegah pembobolan data agar jangan sampai ke tahap mengganggu.

"Kini belum sampai mengganggu tahapan pemilu. Tapi kalau ini dibiarkan sewaktu-waktu ini bisa jadi mengganggu," demikian Doli.