Berita

Ketua Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan/Net

Publika

Bjorka dan Revolusi

SENIN, 12 SEPTEMBER 2022 | 13:55 WIB | OLEH: DR. SYAHGANDA NAINGGOLAN*

"Ini adalah era baru untuk berdemo dengan cara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan  politisi dan bukan seseorang angkatan bersenjata. Karena mereka hanya orang-orang bodoh." Ini petikan pesan Bjorka yang dimuat CNNIndonesia.

Pesan-pesan Bjorka menjadi hidup di dunia nyata setelah berbagai media mainstream memberitakan kemunculan Bjorka ini.

Di dunia maya, kehadiran Bjorka sudah dibahas berhari-hari dengan total puluhan juta viewers, baik di TikTok, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Jadi sangat penting bagi kita mengulas kehadiran Bjorka ini.


Bjorka, mengklaim memiliki data-data antara lain, data Presiden Republik Indonesia, Jokowi; memiliki data 1,3 miliar pelanggan seluler; memiliki data pembunuh Munir; data pemilih KPU; data Menkominfo; memiliki data Erick Tohir; dan Puan Maharani.

Dia mengancam akan membongkar dan terus membongkar data-data ini. Ketika Menteri Kominfo menyepelekan Bjorka, diberitakan Bjorka membocorkan data pribadi sang menteri di sebuah situs terkait Bjorka.

Alasan pombocoran informasi adalah dia melihat keadaan Indonesia sudah terlalu parah. Semua orang-orang yang bersuara memberikan kritik disingkirkan.

Hendrajit, ahli Global Strategic, menganalisa Bjorka tidak dapat dibandingkan dengan Assange, Wikileaks. Baik skala perang maupun ke autentikan isi bocoran. Wikileaks mempunyai skala global, anti kapitalisme. Data-data Wikileaks juga sangat fantastis.

Namun, menurutnya jangan menyepelekan Bjorka, karena Bjorka bisa jadi gayanya saja yang dagelan, tapi dia akan sangat berbahaya kelak akhirnya. Selain itu, sebuah analisis yang beredar di WA Group, dengan judul "Bjorka dan CIA", meyakini bahwa ada sentuhan CIA (intelijen Amerika) pada gaya bocor-bocoran Bjorka.

Menurutnya, sasaran Bjorka dengan mengangkat kembali kasus pembunuh Munir, sasarannya adalah Hendropriyono dan jejaring yang juga berhubungan dengan kasus Sambo. Kasus Sambo dibongkar karena terkait logistik pemilu ke depan.

Pada CNN Indonesia TV, beberapa hari lalu, Alfons Tanujaya, ahli IT, mengatakan bahwa unggahan Bjorka bukanlah hoaks. Menurutnya akan sangat berbahaya jika data seseorang yang bocor dari data kependudukan dikombinasikan dengan data kebocoran dari pelanggan seluler, akan menghasilkan bahan data penting bagi penipuan, dalam skala kecil, namun mampu memengaruhi pilihan seseorang dalam pilpres, dalam skala besar.

Tergantung siapa yang akan memanfaatkan data tersebut. Dalam skala individual, kita melihat bagaimana kebocoran data pribadi wartawan senior Ilham Bintang yang dulu viral, yang dimanfaatkan pada pembobolan bank dan bahkan dikaitkan dengan pembayaran pajak.

Seorang advokat muda yang menganalisis Bjorka di TikTok membuat judul "Mungkinkah Bjorka Akan Menjadi Pahlawan Indonesia". Pertanyaan ini menggelitik kita, sebab, Bjorka mirip dalam film "V for Vendetta", manusia bertopeng, yang melawan pemerintahan yang zalim.

Bjorka juga menampilkan diri sebagaimanusia bertopeng. Tuntutan Bjorka adalah satu, sekarang saatnya Revolusi. Dan Bjorka yakin dengan kemampuannya menghancurkan rezim yang zalim.

Ini masuk akal dalam era sekarang, di mana ditangan satu gadget, semua sistem data pembangkit listrik, data trafik lalu lintas, data perbankan dll, dapat digenggam dan di kacau-balau kan.

Jika benar Bjorka adalah kekuatan baru dalam dunia "Big Data dan Internet of Things", yang mampu melakukan revolusi melalui dunia maya, maka kita tentu akan sunguh-sungguh masuk pada era baru. Namun, menurut saya, tetap saja gerakan rakyat di dunia nyata, jangan ditinggalkan.

Khususnya mengingat unggahan pesan Bjorka yang anti kenaikan BBM, di Twitter, "Apa kabar Bu Puan Maharani? Bagaimana rasanya merayakan ulang tahun ketika banyak orang memprotes harga BBM tepat di depan kantor anda?" Pesan ini menunjukkan pentingnya protes jalanan.

Sebagai penutup, kita melihat analisa Drone Emprit, ahli Big Data, yang melihat sambutan atas Bjorka bukan saja dari kaum oposisi, tapi juga dari orang orang yang kecewa pada sistem keamanan dan keadilan cyber pada era pemerintahan Jokowi.

Bayangkan jika kedepan Bjorka benar-benar membocorkan data presiden? Membocorkan dalang kasus KM50? Apa yang akan terjadi? Goncangan sosial kah?

Semoga Bjorka sungguh-sungguh dipihak rakyat ketika dia mengarahkan revolusi.

Ketua Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya