Berita

Penggerebekan kantor pinjol ilegal oleh aparat kepolisian/Ist

Politik

Nasabah Pinjol Bunuh Diri, DPD Minta OJK Masifkan Sosialisasi Literasi Keuangan

SENIN, 12 SEPTEMBER 2022 | 00:38 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Tingginya minat masyarakat terhadap tawaran pinjaman online (pinjol) ilegal kembali menimbulkan korban yang mengalami ancaman dan tekanan jiwa yang berujung bunuh diri.

Fenomena pinjol di satu menjadi solusi keuangan yang sangat digandrungi masyarakat, namun mekanisme penagihan yang tidak manusiawi sering kali menjadi ancaman secara psiko-sosial.

Adalah GRD (30) pria yang berprofesi sebagai perawat asal Jalan Suripto, Surabaya nekat mengakhiri hidupnya lantaran terjerat pinjol. Ia juga mendapat teror karena tak bisa membayar cicilan pinjolnya.


Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku sangat prihatin dengan pilihan masyarakat yang tidak berhati-hati dalam memutuskan untuk mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan berbasis digital. Problemnya ada pada rendahnya literasi keuangan masyarakat kita.

"Perkembangan teknologi dan informasi hampir selalu menimbulkan motif kejahatan sosial Ekonomi, terutama yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Masyarakat harus dibekali dengan Literasi keuangan yang memadai", ungkap Sultan di Jakarta, Minggu (11/9).

Mantan wakil Gubernur Bengkulu itupun mengungkapkan bahwa berdasarkan survei OJK, indeks literasi keuangan kita masih hanya 38,03 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan nasional sebesar 76,19 persen. Artinya terdapat gap yang sangat beresiko bagi masyarakat Indonesia yang cenderung ceroboh dalam mengambil keputusan keuangan.

"Kami mendorong Pemerintah melalui OJK untuk memasifkan sosialisasi terkait potensi dan motif kejahatan keuangan di era digital demi meningkatkan kualitas literasi keuangan masyarakat. Dampak rendahnya kualitas literasi keuangan bahkan memakan korban masyarakat yang tergolong berpendidikan di banyak daerah", tutupnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya