Berita

Ketua Majelis Pertimbangan Daerah Kota Bandung, Khairullah/RMOLJabar

Politik

Khairullah: BLT Seperti Aspirin, Hanya Pereda Sakit Sesaat

MINGGU, 11 SEPTEMBER 2022 | 06:12 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dijanjikan perintah sebagai kompensasi bagi masyarakat miskin bukanlah kebijakan yang tepat. Karena hanya bersifat "pereda sakit".

Demikian penilaian Ketua Majelis Pertimbangan Daerah Kota Bandung, Khairullah, menanggapi kebijakan pemerintah memberikan BLT sebagai buntut dari kenaikan harga BBM subsidi.

“BLT itu seperti aspirin, hanya pereda sakit sesaat dan tidak menyelesaikan hingga ke akar permasalahan,” ujar Khairullah usai unjuk rasa menolak kenaikan BBM bersubsidi di seputar Cikapayang, Kota Bandung, Sabtu (10/9).


Menurutnya, saat ini kondisi perekonomian masayarakat sudah sangat payah setelah diterpa pandemi Covid-19 dalam dua tahun belakangan. Di mana jumlah pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam.

Sehingga pemerintah seyogianya mengutamakan penguatan ketahanan ekonomi keluarga dan membuka lapangan pekerjaan. Bukannya malah menambah beban masyarakat.

“Saat daya beli baru mau pilih malah dihantam lagi sama kenaikan harga BBM. Kan pasti efek bakal ke mana-mana,” kata Khairullah.

Menurutnya, akan lebih baik jika pemerintah menjaga momentum mulai pulihnya ekonomi masyarakat pascapandemi daripada menimbulkan masalah baru yang lebih besar.

“Harusnya pemerintah paling tidak menahan diri untuk tidak menaikkan harga BBM,” terang Khairullah, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Tak hanya itu, politikus PKS ini juga mendorong pemerintah membuat kebijakan yang bisa jadi solusi jangka panjang.

”Pemerintah harus membuat lebih banyak inovasi baru dalam manajemen anggaran maupun dalam menghidupkan sektor industri di luar migas,” sebut Khairullah.

Ia menambahkan, pemerintah harus segera menghilangkan penyakit akut yang membuat negara banyak dirugikan.

“Kita ekspor minyak mentah ke Singapura kemudian kita beli BBM dari sana juga. Padahal kan bahan mentahnya adalah minyak yang kita ekspor ke Singapura. Harusnya pemerintah jangan mau dikadalin sama para mafia. Aded value minyak bumi harusnya lebih banyak di peroleh Indonesia bukan Singapura,” pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Negara Hadir, Penanganan Gempa NTT Dilakukan Cepat dan Terkoordinasi

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:26

Legislator PDIP Anggap Semu Keberhasilan Swasembada Pangan Pemerintah

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:18

Anggota PJ91 Gelar Plogging di Lapangan Utama Jamnas 2026

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:01

Dinamika Internal Organisasi Jelang Muktamar NU Makin Panas

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:46

HNI Berkontribusi dalam Gerakan Perekonomian dan Serap Tenaga Kerja

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:38

Program Prabowo Perkuat Layanan Kesehatan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:23

Tantangan Membangun Sistem Pertahanan Udara Nasional

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:00

Transformasi BRI Tuai Pengakuan Global

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:52

Dampak Gempa NTT, Wings Air Batalkan 8 Penerbangan di Ende

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:28

Pemerintah Kerahkan Personel Gabungan ke Daerah Terdampak Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya