Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kenaikan BBM Diduga untuk Selamatkan Proyek Infrastruktur dan IKN, Jokowi Dituntut Mundur

RABU, 07 SEPTEMBER 2022 | 17:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya yang disubsidi, disinyalir tidak tepat guna melihat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih sanggup membiayai subsidi.

Protes dari banyak kalangan masyarakat pun seperti tak henti, hingga muncul dugaan ada maksud lain dibalik kebijakan kenaikkan harga BBM.

Kali ini, protes disampaikan Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B), Syafril Sjofyan, melalui keterangan tertulis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/9).

Menurut Syafril, pemerintah beralibi mengatakan konsumsi BBM subsidi mayoritas atau sebanyak 80 persen dinikmati oleh masyarakat berkecukupan hingga kaya.

Pasalnya dia mencatat, orang super kaya di Indonesia ada sebanyak 5 persen dari total populasi yang sebanyak 270 juta penduduk, ditambah jumlah orang kaya sebanyak 15 persen.

"Artinya 20 persen rakyat atau sekitar 50 jutadisamping pengusaha besar didalamnya, termasuk para pejabat tinggi mulai dari Presiden, Menteri, Dubes, Pati, Pamen, Gubernur, Bupati, Walikota, Senator, Pimpinan dan anggota DPR-RI & DPRD Prov/Kab/Kota, Pegawai eselon I dan II, Komisaris dan Direksi BUMN," ujar Syafril.

Meksi harga BBM meroket, dia memandang masyarakat yang masuk ke dalam golongan-golongan tersebut tidak akan berpengaruh ekonominya.

"Berapapun harga-harga naik. Karena pendapatan mereka sangat cukup, sebagaian berkelebihan, masih bisa berpesta pora," sambungnya menegaskan.

Aktivis pergerakan 77-78 ini menguraikan, sisa 220 juta rakyat Indonesia hidupnya terancam pas-pasan akibat kenaikkan BBM subsidi jenis Pertalite. Belum lagi industri kecil menengah yang menggunakan Solar subsidi.

"Tabungan (masyarakat kelas menengah) juga tidak punya. Akan menjadi lebih miskin dan menderita akibat harga BBM dinaikan gila-gilaan," tuturnya.

Bahkan dia memandang, rakyat yang hidupnya pas-pasan dengan  pendapatan rendah walaupun punya pendapatan tetap, termasuk di dalamnya pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara golongan bawah, para prajurit TNI/Polri berpangkat rendah, pensiunan, purnawirawan.

"Tentunya jumlah mereka jauh lebih banyak daripada eselon I dan II, dari pada jumlah Pamen dan Pati. Mereka semua terancam kekurangan biaya bulanan. Tidak terkecuali buruh, karyawan, petani, supir, nelayan semua bidang usaha juga terancam kehidupan yang lebih susah menderita gara-gara kenaikan harga BBM secara gila-gilaan," cetusnya.

Problemnya, lanjut Syafril, pedagang dan pengusaha berpotensi gulung tikar dan otomatis karyawan yang bekerja akan menjadi pengangguran yang sudah tinggi angkanya karena PHK akibat pandemi Covid-19.

"Ekonomi rakyat belum pulih lalu di palu godam dengan kenaikan BBM. Ini adalah tindakan biadab penguasa, memiskinkan rakyat," tegasnya.

“Hanya karena ingin mempertahankan proyek infrastrukur dan membangun Ibu Kota Negara Baru. Benar- benar pemimpin yang tidak empati," kesal Syafril

Maka dari itu, dia menilai bantalan sosial berupa BLT BBM yang dijadikan solusi menghindarkan dampak-dampak tersebut tidak ada artinya, karena sifatnya sementara dan anggarannya terbatas.

Dalam catatannya, anggaran BLT BBM hanya ditujukan untuk keluarga pra sejahtera (sangat miskin) dalam jumlah terbatas yang sudah terdata sejak lama.

Itu tidak termasuk keluarga miskin dan sangat miskin baru akibat pandemi Covid-19 dan akibat kenaikan harga-harga semua komoditi dan transport, sehingga jumlahnya diprediksi jauh akan lebih banyak.

"Begini akibatnya salah kelola pemerintahan. Sebaiknya secara gentleman. Secepatnya Presiden Jokowi mundur," demikian Syafril menuntut.

Populer

Jokowi Kumpulkan Relawan di GBK, Sekjen PDIP: Banyak Manipulasi

Senin, 28 November 2022 | 05:22

Jateng, UMR Paling Rendah di Tanah Air

Sabtu, 03 Desember 2022 | 02:48

Ubed: Gugatan Cucu Bung Hatta Terhadap Jokowi Beri Warna Politik Baru Saat Krisis Demokrasi

Sabtu, 03 Desember 2022 | 20:40

Ferry Mursyidan Baldan Diduga Terkena Serangan Jantung usai Minum Obat Sakit Gigi di Parkiran Bidakara

Jumat, 02 Desember 2022 | 15:46

Kepala BP2MI Minta Perang, Andi Sinulingga: Di Otaknya yang Berbeda Itu Lawan

Minggu, 27 November 2022 | 23:01

Analisis Hukum Kasus Ferdy Sambo

Sabtu, 26 November 2022 | 04:42

Buntut Pernyataan Nyeleneh, Bahlil Dilaporkan Sejumlah OKP ke Bareskrim Polri

Jumat, 25 November 2022 | 03:30

UPDATE

Diusulkan Jadi Cawapres, Erick Thohir: Saya Bukan Orang Partai Masih Fokus Bekerja untuk BUMN

Senin, 05 Desember 2022 | 21:14

Raker Bersama BUMN, Komisi VI DPR Soroti Banjir Bandang Kalibaru

Senin, 05 Desember 2022 | 21:12

Pengamat: Gugatan Cucu Bung Hatta Harusnya Bikin Jokowi dan Mendagri Sadar

Senin, 05 Desember 2022 | 21:04

Bantuan Ketum dan Ketda Bhayangkari Jatim untuk Korban Erupsi Gunung Semeru Mulai Disalurkan

Senin, 05 Desember 2022 | 21:00

RKUHP Semua Hal Diatur Negara, Mau jadi Negara Komunis Kita?

Senin, 05 Desember 2022 | 20:55

Imbas Penerbitan Perppu Pemilu Mundur, KPU Tetap Undi Nomor Urut Parpol

Senin, 05 Desember 2022 | 20:27

Komisi VI DPR Segera Panggil PT ASDP Soal Akuisisi Saham Jembatan Nusantara

Senin, 05 Desember 2022 | 20:22

Sindir Nasdem, Partai Garuda: Jangan Salahkan Lantainya jika Tidak Bisa Menari

Senin, 05 Desember 2022 | 20:08

Bharada E: Kesaksian Ricky Rizal Banyak Bohongnya

Senin, 05 Desember 2022 | 20:01

Menjadi Cawapres, Pilihan Paling Realistis bagi Koalisi Indonesia Bersatu

Senin, 05 Desember 2022 | 19:52

Selengkapnya