Pemerintah Sedang Krisis Empati

SETELAH kenaikan BBM dianggap pilihan terbaik oleh pemerintah untuk menyelamatkan APBN ditengah pilihan-pilihan lain yang semestinya bisa dilakukan. Publik menilai bahwa pemerintah tidak peduli dengan penderitaan rakyat tapi lebih peduli kepada para oligarki yang dapat manisnya proyek-proyek infrastruktur.

Apalagi ironisnya yang dikorbankan adalah anggaran yang dapat menimbulkan kesengsaraan rakyat. Ketidakpekaan pemerintah terhadap nasib rakyat ini tentu saja melanggar amanah UUD 45.

Di sisi lain, saat DPR RI dikepung masa yang menolak kenaikan BBM, ruang paripurna DPR RI justru merayakan kejutan ulang tahun Puan Maharani yang ke 49. Di luar gedung DPR publik marah karena nasibnya yang semakin sulit sementara di dalam gedung DPR orang-orang sedang bersukaria merayakan ulang tahun Puan Maharani.

Ini sebuah ironi yang menggambarkan bahwa Pemerintah tidak mempunyai empati terhadap penderitaan rakyat.

Jika punya hati nurani semestinya para anggota DPR harus menahan diri minimal sampai kemarahan publik mereda atau menunggu mereka pulang, dan rayakan ulang tahun tersebut diluar DPR karena secara moral DPR ini representatif dari kondisi rakyat.

Negara ini benar-benar sedang krisis empati. Hati nurani dan kepekaan sosial seolah-olah sudah tidak ada di sebagian besar penyelenggara negara.

Yang dipertontonkan oleh pemerintah selalunya menyalahkan keadaan. Keadaan krisis ekonomi global dan konflik Rusia vs Ukraina yang selalu dijadikan alasan pembenaran menaikan harga-harga seolah-olah tidak ada cara lain.

Publik pun akhirnya melihat sejauh mana kapasitas pemerintah saat ini.

Rakyat saat ini semakin sadar dan pintar. Orang-orang yang kurang punya empati dan kapasitas dalam mengelola negara tentunya akan mereka tinggalkan dan tidak akan dipilih lagi.

Publik sudah cukup merasakan bagaimana pahitnya terbuai kata-kata manis oknum-oknum partai politik yang seolah-olah akan memperjuangkan rakyat namun pada akhirnya publik merasa seperti kena prank. Itulah kondisi bangsa saat ini.

Penulis Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute