Berita

Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto/Net

Politik

Tak Hanya Walk Out Tolak Kenaikan BBM, Fraksi PKS Setuju Gaji dan Pensiun DPR Dipotong untuk Tambal Dana Subsidi

RABU, 07 SEPTEMBER 2022 | 11:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sikap fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI tetap tegas terhadap putusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi.

Fraksi PKS memilih walk out dari sidang paripurna DPR RI dengan agenda pengambilan keputusan soal RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, pada Selasa (6/9), sebagai bentuk penolakan atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM.

Selain itu, Fraksi PKS pada prinsipnya juga setuju jika gaji anggota dewan dipotong atau uang pensiunan anggota dewan dihapus, untuk menutupi kekurangan dana subsidi, sebagaimana dikeluhkan pemerintah.

“Apa yang terbaik untuk rakyat dan kemaslahatan umat, bangsa, dan negara kita setuju saja,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu, Rabu (7/9).

Terlebih, sesal Mulyanto, penghematan yang dilakukan pemerintah terhadap berbagai pemborosan anggaran dinilai salah sasaran. Mulai dari subsidi pajak mobil mewah, pembangunan yang tidak prioritas seperti IKN hingga proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sangat dipaksakan.

Termasuk, imbuh Mulyanto, anggaran yang tidak terserap di berbagai kementerian dan lembaga; acara rapat dan peresmian yang mewah-mewah.

“Gerakan penghematan ini penting digemakan oleh Pemerintah dan kita semua,” demikian Mulyanto.

Sebelumnya, Fraksi PKS melakukan walk out dari sidang paripurna DPR RI dengan agenda pengambilan keputusan soal RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, pada Selasa (6/9). Aksi itu merupakan bentuk penolakan atas keputusan pemerintah menaikan harga BBM.

Populer

Mahfud MD: Jangan Lempar Batu ke Unair, Tapi Sembunyi Tangan

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:21

Krakatau Steel Terancam Kolaps, Erick Thohir Dituntut Tanggung Jawab

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:56

Diduga Tak Laporkan Rumah Mewah dan Kendaraan ke LHPKN, Radiapoh Sinaga Dilaporkan ke KPK

Jumat, 05 Juli 2024 | 22:35

Otoriter Dilarang Pimpin Perguruan Tinggi

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:05

Pejabat PLN Resmi Ditahan KPK

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:23

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

Apindo: Wajar Ada Restrukturisasi TikTok-Tokopedia Pascamerger

Kamis, 04 Juli 2024 | 03:59

UPDATE

Hasan Nasbi: Prabowo Bukan Menyesal, tapi Sedang Beri Arahan

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:57

Penembak Trump Tewas Dibunuh Sniper Dinas Rahasia AS

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:51

Prestasi Jokowi Dicoreng Skandal Beras Impor Bapanas-Bulog

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:46

Prabowo Paparkan Tiga Konsep Bernegara di Hadapan Perwira Remaja

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:45

Biden Sebut Pelaku Penembak Trump Sakit Jiwa!

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:24

HGU 190 di IKN Seperti Zaman Penjajahan Belanda

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:11

Telinga Trump Berdarah Usai Ditembak Saat Kampanye

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:03

HGU 190 Tahun di IKN Bisa Picu Konflik Agraria

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:00

Dampak Lingkungan Jadi Pertimbangan Investasi di IKN

Minggu, 14 Juli 2024 | 08:40

Bahan Pangan Layak Dikonsumsi, Pos Pantau PAS Aman Mendapat Apresiasi

Minggu, 14 Juli 2024 | 08:16

Selengkapnya