Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan/Net
Tuduhan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terhadap pendudukan Yunani di pulau-pulau demiliterisasi Aegea mengundang keprihatinan Uni Eropa (UE) yang melihatnya sebagai tindakan bermusuhan dan bertentangan dengan prinsip de-eskalasi NATO.
Sebagai sesama anggota pakta pertahanan atlantik, Turki dan Yunani berselisih mengenai masalah penerbangan dan status pulau Aegea hingga batas maritim dan sumber daya hidrokarbon di Mediterania, serta perpecahan etnis di Siprus.
Jurubicara kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Peter Stano mengatakan sikap bermusuhan Turki dan Yunani yang terus-menerus akan menimbulkan kekhawatiran serius pada keamanan dan bertentangan dengan upaya de-eskalasi di Mediterania Timur.
"Ancaman dan retorika agresif tidak dapat diterima dan harus dihentikan. Kami meminta penyelesaian secara damai dengan menghormati hukum internasional," tegasnya, seperti dimuat
Reuters pada Selasa (6/9).
Stano menekankan kembali bahwa UE berharap Turki dapat segera menurunkan ketegangan dengan Yunani demi kepentingan stabilitas regional di Mediterania Timur dan menghormati integritas teritorial semua negara anggota NATO.
Turki baru-baru ini menuduh Yunani mempersenjatai pulau-pulau Aegean yang didemiliterisasi. Tetapi tuduhan itu dibantah Athena dan menyatakan tidak akan terpengaruh dengan hasutan Turki.
Ankara mengklaim pulau-pulau Aegean telah diberikan kepada Yunani di bawah perjanjian 1923 dan 1947 dengan syarat tidak mempersenjatai mereka.
Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu berulang kali mengatakan pihaknya akan mulai mempertanyakan kedaulatan Yunani atas pulau-pulau itu jika Athena tetap malakukan tindakan diluar kesepakatan.
