Berita

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan/Net

Politik

Subsidi BBM Disesuaikan untuk Perkuat Perlindungan Sosial di Tengah Dinamika Global

SELASA, 06 SEPTEMBER 2022 | 18:17 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Langkah pemerintah untuk memperkuat program perlindungan sosial kepada masyarakat tidak mampu di tengah turbulensi geopolitik dunia sangat penting dilakukan.

Dikatakan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, penguatan perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah salah satunya dengan menyesuaikan kembali anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Data analisis intelijen ekonomi menunjukkan situasi global saat ini akan terus memberikan tekanan ekonomi ke seluruh negara, dan dampaknya terutama akan sangat terasa di kalangan yang rentan secara ekonomi," ujar Budi Gunawan dalam keterangannya, Selasa (6/9).


Budi menyampaikan, kenaikan harga pangan dan kebutuhan dasar sehari-hari, bisa dengan mudah menjadikan masyarakat rentan semakin turun ke level kemiskinan akut dan bahkan absolut.

Atas pertimbangan itulah, sambungnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mengalihkan sebagian subsidi energi yang kurang efektif karena dinikmati oleh kalangan yang secara ekonomi lebih kuat menghadapi tekanan, yaitu kalangan mampu.

"Negara harus hadir memberikan perlindungan efektif. Ini yang melatarbelakangi keputusan pengalihan subsidi ini, agar fokus ke kelompok yang paling membutuhkan," terangnya.

Hal senada, pernah disampaikan ekonom Faisal Basri. Katanya, program subsidi BBM selama ini memang tidak tepat sasaran karena nyatanya tidak banyak masyarakat miskin menikmati itu.

Bahkan, kata Faisal, sebagian besar atau hampir 70 persen penikmat subsidi BBM subsidi adalah kalangan mampu dengan bermacam kendaraan pribadi.

"Subsidi BBM tampak tidak sejalan dengan tujuan tersebut karena ternyata orang miskin sedikit menggunakan BBM dari pada orang kaya. Sementara itu, subsidi BBM membutuhkan anggaran sangat besar," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya