Berita

Anggota DPD RI Fahira Idris/Net

Politik

Naikkan Harga BBM, Pemerintah Tidak Paham Psikologis Rakyat

SENIN, 05 SEPTEMBER 2022 | 13:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah bukti dari kegagalan pemerintah dalam memahami kondisi psikologis masyarakat yang tengah beranjak bangkit dari dampak pandemi Covid-19.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia secara umum memang sudah terkendali. Tetapi, ekonomi masyarakat belum sepenuhnya baik untuk menghadapi kenaikan harga BBM.

"Situasi saat ini sama sekali tidak tepat menaikkan harga BBM bersubsidi. Pandemi memang sudah terkendali, tetapi dampaknya masih sangat terasa menyulitkan kehidupan rakyat mungkin hingga beberapa tahun mendatang," ujar Fahira Idris kepada wartawan, Senin (5/9).


Belum lagi, kata dia, jika kita melihat situasi ekonomi nasional yang juga masih tertatih ditambah kondisi sosial, politik dan hukum yang saat ini masih menjadi sorotan tajam publik luas.

Menurutnya, menaikkan harga BBM bukan hanya menambah beban hidup, tetapi meningkatkan tensi rakyat terhadap berbagai kebijakan Pemerintah.

"Harusnya situasi-situasi seperti ini dihindari oleh Pemerintah," katanya.

Lanjut Senator DKI Jakarta ini, kenaikan harga BBM mungkin bisa diklaim pemerintah untuk menyelamatkan APBN yang harus menanggung beban subsidi. Tetapi, saat yang bersamaan kenaikan harga BBM akan menjadi beban baru bagi masyarakat.

"Menaikkan BBM bersubsidi bagi Pemerintah mungkin menjadi solusi, tetapi bagi rakyat menjadi sumber persoalan baru," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya