Berita

Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu/Ist

Politik

Kecewa, PKS Jabar Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga BBM Subsidi

SENIN, 05 SEPTEMBER 2022 | 10:12 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Langkah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan membuat masyarakat kian terpuruk. Pasalnya, kenaikan tersebut tentunya bakal memengaruhi stabilitas harga kebutuhan pokok.

Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu, mengaku kecewa dengan langkah pemerintah menaikkan harga BBM. Ia pun mendesak pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM subsidi yang terkesan dipaksakan.

"Di tengah impitan masyarakat yang sangat berat akibat pandemi Covid-19 kemarin dan sampai sekarang belum pulih, masyarakat kembali ditekan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, ini sangat tidak masuk akal, kasihan masyarakat," kata Haru, Senin (5/9).


Daripada menaikkan harga BBM subsidi, kata Haru, lebih baik pemerintah menghentikan sementara sejumlah pembangunan infrastruktur yang tidak memberikan banyak manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

"Ternyata pemerintah lebih memprioritaskan untuk terus membangun infrastruktur megaproyek yang tidak berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat," kritiknya, seperti dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

"Sebelum ada kenaikan saja sudah berada lebih dari 10 persen angka inflasi kebutuhan pokok, apa jadinya dampak kenaikan harga BBM bersubsidi? inflasi akan jauh lebih tidak terkendali," imbuhnya.

Atas dasar itu, Haru kembali menegaskan, pemerintah harus membatalkan kenaikan harga BBM subsidi. Mengingat, kondisi masyarakat belum benar-benar pulih pasca dihantam badai Covid-19.

"Sayapun mengajak seluruh anggota DPR RI Fraksi PKS dan seluruh fraksi yang peduli dengan kesejahteraan rakyat mari kita perjuangkan dan minta kepada presiden untuk membatalkan kenaikan ini," tegasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Bedakan Es Gabus dengan Spons Saja Tidak Bisa, Apalagi Ijazah Asli

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:09

Mendesak Pemberlakuan Cukai MBDK

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:03

Paling Ideal Kedudukan Polri di Bawah Presiden

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:21

MBG Lebih Mendesak, Lapangan Kerja Nanti Dulu Ya!

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:16

Eggi Sudjana Cs Telah Jadi Pelayan Kepentingan Politik Jokowi

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:11

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

PKR Tatap Pemilu 2029 Mengandalkan Kader Daerah

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:09

Kubu Jokowi akan Terus Lancarkan Strategi Adu Domba terkait Isu Ijazah Palsu

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:04

Ahmad Luthfi Menghilang saat Bencana Menerjang Jateng

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:38

Roy Suryo akan Laporkan Balik Eggi Sudjana Cs

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:15

Selengkapnya