Rizal Ramli Beri Jokowi Rumus Menutup Cicilan Utang Negara Tanpa Harus Naikkan Harga BBM

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan membuat ekonomi rakyat yang sudah mulai membaik menjadi rontok. Padahal ada alternatif lain yang bisa dilakukan pemerintah tanpa perlu menaikkan harga BBM dalam meminimalisir kebocoran anggaran.

Ekonom senior DR. Rizal Ramli mengurai, kini inflasi memang hanya 5 persen. Tapi, inflasi dalam hal makanan sudah mencapai 11,5 persen. Artinya rakyat memang sudah betul-betul dalam keadaan kesusahan.

“Kok tega-teganya naikkan harga BBM. Apa bisa ditunda atau dicari alternatif lain tanpa perlu naikkan harga BBM? Bisa banget!” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (4/9).

Menurut Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu, kenaikan harga BBM bisa ditunda karena harga minyak mentah dunia sudah mulai turun. Harga minyak mentah dunia memang pernah naik sampai 120 dolar AS per barel. Hari ini sudah kembali turun ke 89 dolar AS per barel.

Dengan kondisi demikian, maka tidak masuk akal jika kemudian BBM harus naik. Kecuali, pemerintah memang sedang berupaya menutup inefisiensi di Pertamina.

Baginya, Presiden Joko Widodo tidak kreatif dalam mencari solusi. Jalan yang diambil selalu yang termudah, yaitu menambah utang dan menaikkan harga-harga, yang semua itu membuat rakyat menjadi susah.

“Pejabat yang ilmunya cuman segitu, tidak usah S3! Negara lain menurunkan harga BBM, Indonesia menaikkan. Dasar koplok,” tegasnya.

Bukan Rizal Ramli namanya jika hanya mengkritik tanpa memberi solusi. Dia turut mengurai bagaimana cara yang bisa diambil pemerintah tanpa harus menaikkan harga BBM. Pertama, pemerintah harus menghentikan pengeluaran yang tidak perlu. Salah satunya menghentikan proyek pembangunan ibukota baru yang oleh Rizal Ramli disebut abal-abal.

“Kedua, kurangi pengeluaraan lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konsitusi yang anggarannya malah dinaikan 4 kali lipat, padahal kinerja payah. Ketiga, badan-badan baru dan staffing potong,” tegasnya.

Selanjutnya, Jokowi juga bisa perintahkan komisaris dan direksi potong inefisiensi Pertamina dan PLN sebesar 20 persen. Langkah ini bukan hal yang sulit asal mereka bersih dan profesional, bukan titipin politik dan utang budi Jokowi.

“Kalau itu dilakukan, tidak perlu BBM naik!” tegasnya.

Masih ada cara lain. Beber Rizal Ramli, pemerintah memang tengah fokus mengurai cicilan bunga dan pokok utang yang mencapai Rp 805 triliun pada tahun ini. Angka tersebut setara dengan sepertiga APBN.

“Jika dilakukan debt-swap, termasuk debt-to-nature swap, maka cicilan bisa berkurang sepertempatnya (Rp 200 triliun). Jadi BBM tidak perlu naik!” tegasnya.

“Esensinya sederhana, pemerintahan Jokowi tidak kreatif dan tidak berpihak pada rakyat! Bisanya hanya ‘nambah utang mahal’ dan ‘naikkan harga’ yang bikin susah rakyat. Padahal ada cara lain, tidak perlu naikkan BBM. Ndak kreatif, tapi songong pula. Jokowi wis, cukup sudah,” tutupnya.