Berita

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat berbicara pada acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur/Ist

Politik

Pimpinan MPR: PPHN Penting untuk Ciptakan Kesinambungan Pembangunan

SABTU, 03 SEPTEMBER 2022 | 22:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Santri tetap harus menguatkan nilai-nilai Keindonesiaan saat belajar agama di pondok pesantren. Utamanya, soal pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila.

Begitu pesan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat berbicara pada acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur, pada Sabtu (3/9).

"Pancasila akan kuat di tangan para santri dan kiai. Pancasila harus menjadi bagian dari kehidupan kiai dan santri yang build in di kesehariannya," kata Muzani.


"Dengan demikian Pancasila akan aman di tangan santri. Pancasila akan lebih kuat di pesantren, Pancasila kan lebih kuat di tangan orang yang berilmu," imbuh Muzani.

Pada kesempatan itu, Muzani membedah mengenai pentingnya proses pembangunan yang berkelanjutan. Itu sebabnya, dalam bulan-bulan ke depan MPR akan membentuk panitia adhoc yang akan merumuskan apakah penting untuk dibentuk kembali Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN).

"Kenapa PPHN dianggap penting? Sejak tidak ada GBHN, program orientasi pembangunan dianggap sering putus antara pemimpin sebelum dan selanjutnya. Maka dengan PPHN diharapkan ada keberlanjutan," terangnya.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini, pembentukan PPHN harus betul-betul dikaji. Karena ini menyangkut dengan suksesi pembangunan negara yang berkelanjutan.

"Sekarang Pak Jokowi sedang bangun IKN. Menurut UU kita akan pindah ibukota mulai bulan Agustus tahun 2024. Kalau Pak Jokowi selesai memimpin negara ini pada Oktober 2024, apakah IKN akan dilanjutkan? Ini masalahnya di sini," tuturnya.

"Nah, PPHN akan menjadi bagian dari upaya untuk terus melanjutkan program kerja pemerintah selanjutnya supaya ada kesinambungan pembangunan demi kemajuan bangsa," demikian Muzani.

Acara ini turut dihadiri Rektor Universitas Nurul Jadid, KH Abdul Hamid Wahid, Gus Haris dari Ponpes Genggong, Waketum Gerindra Irfan Yusuf Hasyim, dan Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya