Subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dianggap tidak tepat sasaran menjadi alasan Presiden Joko Widodo memutuskan menaikkan sejumlah jenis bahan bakar minyak (BBM).
Jokowi menuturkan, subsidi BBM yang mengalami kenaikan hingga tiga kali lipat, yaitu dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) "ngos-ngosan".
"Lebih dari 70 persen subsidi (BBM itu) justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi," ujar Jokowi dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube
Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9).
Akibat hal tersebut, Jokowi akhirnya membuat realokasi anggaran subsidi BBM ke sejumlah program bantuan sosial (bansos) yang telah berjalan dan baru akan dijalankan setelah kenaikkan BBM subsidi hari ini.
"Sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang tepat sasaran. bantuan langsung tunai, BLT BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar 150 ribu per bulan, dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan," paparnya.
Selain program itu, Jokowi memastikan pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji makimum Rp 3,5 juta per bulan dalam bentuk bantu subsidi upah sebesar Rp 600 ribu.
"Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek onlinem dan untuk nelayan," sambungnya mengungkap.
"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran, harus menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," demikian mantan Walikota Solo ini menutup.
