Berita

Australia kekurangan tenaga kerja untuk mengisi ratusan ribu lowongan pekerjaan/Net

Dunia

Kekurangan Tenaga Kerja, Australia Siap Terima Lebih Banyak Migran

JUMAT, 02 SEPTEMBER 2022 | 17:13 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Australia memutuskan untuk menaikkan jumlah migran permanen menjadi 195 ribu untuk pertama kalinya. Ini dilakukan demi mengisi kekurangan tenaga kerja.

Menurut pemerintah pada Jumat (2/9), pekerja migran yang diutamakan berasal dari China, India, dan Inggris. Mereka diharapkan dapat mengisi kekurangan tenaga migran di Australia, khususnya sejak pandemi Covid-19.

Dimuat BBC, saat ini ada lebih dari 480 ribu lowongan pekerjaan di Australia. Tetapi lowongan tersebut tak kunjung terisi karena tingkat pengangguran Australia yang berada pada level terendahnya selama hampir 50 tahun, yaitu 3,4 persen.


Kekurangan tenaga kerja telah berimbas pada pekerja Australia yang merasa kelelahan karena setiap hari mereka mengalami overwork.

Misalnya pada Februari lalu, ribuan tenaga kesehatan melakukan aksi unjuk rasa karena kurangnya staf yang memicu tekanan saat pekerja. Sejumlah penerbangan juga dibatalkan karena kurangnya pekerja lapangan, hingga komoditas buah yang dibiarkan membusuk di pohon karena tidak ada pekerja yang mengambilnya.

Tokoh bisnis, serikat pekerja , serta pihak oposisi telah mendesak pemerintah untuk menerima lebih banyak pekerja migran.

"Fokus kami selalu mengutamakan sektor pekerjaan Australia, dan itulah mengapa begitu banyak pertemuan puncak berfokus pada pelatihan dan partisipasi perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya,” ujar Menteri Dalam Negeri, Clare O'Neil.

Namun O'Neil menambahkan, meski mereka telah berupaya sekuat tenaga mengatasi hal ini, ia memperkirakan setidaknya dalam jangka pendek saat ini mereka akan tetap kekurangan pekerja, karena dampak Covid yang begitu parah.

Penambahan penerimaan pekerja migran sendiri akan mulai berlaku untuk tahun finansial saat ini yang berakhir Juni 2023.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya