Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria/Net
Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti masalah pengendapan dana Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sebesar Rp 82,97 miliar.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, pihaknya akan menyiapkan waktu khusus bersama Dinas Pendidikan untuk mengatasi masalah tersebut sebagai evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2021.
“Kita akan cari waktu nanti satu hari sama dinas untuk membuat formulasi. Supaya penyelesaian masalah ini bisa lebih konkret lagi,†kata Iman dikutip
Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (1/9).
Mengenai pengendapan dana KJP Plus dan KJMU tersebut, sebelumnya sudah disampaikan pada pandangan fraksi-fraksi saat Pemprov mengusulkan penyusunan rancangan Perda (Raperda) tentang P2APBD dalam rapat paripurna.
Dana sebesar Rp 82,97 miliar itu masuk dalam salah satu catatan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada APBD DKI Jakarta tahun 2021.
Diketahui, dana tersebut mengendap di rekening penampungan Bank DKI sejak tahun 2013-2021.
“Kita nanti minta dipaparin dulu dari Dinas sejauh mana penumpukan dan sistem yang salah di mana, jika nggak ada orangnya jangan di-
top up,†kata Iman.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi E DPRD DKI Oman R. Rakinda. Menurutnya persoalan tersebut harus segera dituntaskan mengingat masih banyaknya siswa di Jakarta yang membutuhkan subsidi pemerintah untuk pendidikan.
“Tentunya masih banyak yang membutuhkan yang belum dapat kuota itu. InsyaAllah 2023 kita usulkan naik 10 persen, yang penting DTKS-nya (dibenahi) kalau sudah masuk gampang kita alokasinya,†tandasnya.
