Berita

Seminar Nasional bertema "Membedah Sikap dan Perilaku Oligarki di Indonesia"/Ist

Politik

Aktivis: Oligarki Paripurna Tercipta di Era Jokowi

JUMAT, 02 SEPTEMBER 2022 | 05:25 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kaum oligarki harus sadar dan mawas diri menjelang gelaran Pemilu Serentak 2024. Pasalnya, karena mereka lah penyebab terjadinya perpecahan persatuan nasional.

Begitu disampaikan Ketua Kajian Publik Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan dalam Seminar Nasional bertema "Membedah Sikap dan Perilaku Oligarki di Indonesia", yang diselenggarakan Soekarno Hatta Institut, di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9).

Dikatakan Syahganda, peringatan itu penting disampaikan karena peranan oligarki dalam mengatur jalannya kehidupan politik belakangan ini kian nyata.


"Mereka ini adalah segelintir pengusaha kaya raya yang mengendalikan perpolitikan di Indonesia, baik langsung maupun di belakang layar," kata Syahganda.

Syahganda dalam kesempatan tersebut mengutip disertasi Profesor Jeffrey Winters, yang pernah membahas soal perubahan pola oligarki era Orde Baru dan yang terjadi hari ini.

"Yakni oligarki Indonesia telah berubah dari Sultanic Oligarchy yang dipimpin Suharto di era Orde Baru, menjadi Ruling Oligarchy yang terjadi saat ini," terangnya.

Pada kesempatan itu, aktivis pergerakan Andrianto mengatakan, di era saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo khususnya periode kedua, oligarki kian "paripurna" karena semua berada di lingkaran pemerintah.

"Jokowi lah yang menciptakan oligarki paripurna dengan mengajak kompetitornya Prabowo-Sandi ke dalam Kabinet," cetusnya.

Alhasil, kata dia, jalannya pemerintahan nyaris tanpa pengawasan atau check and balance hingga menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai harapan rakyat.

"Inilah yang sebabkan tidak terjadi check and balance yang hasilnya produk legislasi yang untungkan oligarki, seperti UU Minerba, UU Omnibuslaw dan lainnya," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya