Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Cegah Inflasi Semakin Berlipat, Pengamat: Penyesuaian Subsidi BBM Perlu Segera Dilaksanakan

JUMAT, 02 SEPTEMBER 2022 | 00:16 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi memang perlu segera dilakukan pemerintah guna mencegah dampak ekonomi yang lebih buruk. Penundaan penyesuaian subsidi BBM, akan semakin membuat ekspektasi inflasi masyarakat semakin melambung dan bisa berlipat.

Direktur Eksekutif Next Policy, Fithra Faisal Hastiadi memberikan kalkulasi, jika penyesuaian harga BBM subsidi tidak sesegera mungkin dilakukan oleh pemerintah, maka kuota yang ada di tahun 2022 ini, hanya akan bisa bertahan hingga Oktober nanti.

Terlebih, kata dia, penyesuaian harga BBM harus segera dilakukan karena kenyataan di lapangan terjadi ketimpangan dan subsidinya tidak tepat sasaran.


"Jika berbicara mengenai pilihan, maka kita bicara prioritas karena anggaran kita terbatas. 80 persen masyarakat yang menikmati subsidi BBM adalah orang-orang mampu," ujar Fithra Faisal dalam keterangannya.

Di sisi lain, lanjutnya, untuk meminimalisasi terjadinya dampak inflasi, disarankan supaya anggaran subsidi BBM bisa dialihkan untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Dari pengalihan subsidi ini nanti bisa dibangun infrastruktur, investasi ke pendidikan, yang mana jauh lebih prioritas dibanding ‘membakar subsidi di jalan’," terangnya.

Soal kemungkinan adanya inflasi pangan jika penyesuaian harga BBM dilakukan, ekonom Universitas Indonesia (UI) tersebut mengaku bahwa inflasi akan bisa ditangani.

Menurutnya, ketika terjadi penyesuaian subsidi BBM, hanya akan terjadi inflasi sekitar 1 hingga 2 persen saja, yang mana hal tersebut bisa diatasi oleh kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia.

Justru, masih kata Fithra, apabila penyesuaian harga BBM subsidi tidak segera dilakukan, maka ekspektasi inflasi masyarakat akan semakin melonjak dan berlipat.

"Jika pemerintah tidak mengumumkan penyesuaian harga BBM, efek inflasinya sudah terlanjur terjadi. Jadi semakin lama diumumkan, efek inflasinya akan berlipat," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya