Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Ketum Kohati PB HMI Kutuk Tindakan Represif Oknum Polri Terhadap Kader Kohati Dompu

KAMIS, 01 SEPTEMBER 2022 | 17:45 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Aksi unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menolak kenaikan harga BBM di Kantor DPRD Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), berakhir bentrok.

Bentrokan itu dipicu atas kekecewaan mahasiswa karena tak ditemui anggota DPRD Dompu. Polisi dan mahasiswa terlibat adu pukul hingga aksi kejar-kejaran. Akibatnya salah satu kader Korps HMI Wati (Kohati) Cabang Dompu dalam unjuk rasa itu mengalami luka pada bagian kepala.

Terkait hal itu, Ketua Umum (Ketum) Kohati PB HMI, Umiroh Fauziah menyesalkan adanya tindakan dan meminta agar Kapolri segera mengevaluasi jajarannya di Polda Nusa Tenggara Barat.
"Kami mengutuk keras atas tindakan oknum aparat kepolisian terhadap salah satu kader kami di Dompu. Ini tentu sangat bertentangan dengan nilai presisi yang digaungkan oleh Kapolri dimana polisi dalam melaksanakan tugasnya humanis" Kata Umiroh di Jakarta, Kamis (1/9).

"Kami mengutuk keras atas tindakan oknum aparat kepolisian terhadap salah satu kader kami di Dompu. Ini tentu sangat bertentangan dengan nilai presisi yang digaungkan oleh Kapolri dimana polisi dalam melaksanakan tugasnya humanis" Kata Umiroh di Jakarta, Kamis (1/9).

Kohati PB HMI menurut Umiroh saat ini sedang menggaungkan gerakan stop kekerasan terhadap perempuan, sehingga polisi sebagai aparatur negara seharusnya juga mendukung gerakan itu.

"Kita menggaungkan stop kekerasan terhadap perempuan, sementara kader Kohati diruang publik saat menyampaikan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi, oknum kepolisian melakukan tindakan kekerasan" Ungkap Umiroh

Menurutnya tindakan anggota kepolisian tersebut semakin memperburuk citra Polri yang banyak mendapat sorotan masyarakat belakangan ini.

"Ini jelas tindakan yang fatal yang dilakukan oleh anggota Polri. Oleh karena itu kami meminta Kapolri segera mengevaluasi jajarannya di Polda NTB dan Polres Dompu" Pungkasnya.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

UPDATE

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

Lima Destinasi Wisata di Bogor Bisa Jadi Alternatif Nikmati Libur Lebaran

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:02

Program Mudik Gratis Presisi 2026 Cermin Nyata Transformasi Polri

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:51

Negara-negara Teluk Alergi Iran

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:37

Jika Rakyat Tak Marah, Roy Suryo Cs sudah Lama Ditahan

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:13

Gegara Yaqut, KPK Tak Tahan Digempur +62 Siang Malam

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:23

Waspada Kemarau Panjang Landa Jawa Barat

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:15

KPK Ikut Ganggu Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:01

Elektrifikasi Total

Rabu, 25 Maret 2026 | 03:37

Kasus Penahanan Yaqut Jadi Kemunduran Penegakan Hukum

Rabu, 25 Maret 2026 | 03:18

Selengkapnya