Berita

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar/Net

Hukum

Perppu untuk Pemilu di 3 DOB Papua Target Rampung Oktober 2022

KAMIS, 01 SEPTEMBER 2022 | 17:18 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kepastian hukum untuk pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di 3 daerah otonomi baru (DOB) di Papua bakal diselesaikan melalui penerbitan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) yang akan kelar di tahun ini juga.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, saat ditemuui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (1/9).

Bahtiar mengatakan, pembahasan antara pemerintah dengan DPR RI dan penyelenggara Pemilu telah menghasilkan kesepakatan terhadap waktu penyelesaian Perppu untuk pelaksanaan Pemilu di 3 DOB Papua.


"Iya (Oktober), enggak ada masalah. Sebenarnya prinsip, draf sudah siap sebenarnya," kata Bahtiar.

Dia menjelaskan, draf awal Perppu Pemilu 3 DOB Papua sudah disiapkan, sehingga dalam waktu dekat aka segera dibahas bersama DPR RI dan juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Tinggal kami bahas tim teknis," sambungnya.

Bahtiar menuturkan, Kemendagri bersama-sama tiga lembaga penyelenggara Pemilu tersebut akan melaporkan ke Komisi II DPR RI setelah pembahasan tim teknis rampung.

Terkait pelaksanaan pemilu di 3 DOB Papua, Bahtiar menegaskan, pemangku pembuat kebijakan mengacu pada Pasal 20 UU Pemilu yang isinya terkait daerah pemekaran.

Maka dari itu, dia memastikan 3 DOB di Papua yang di antaranya meliputi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan akan ikut serta pada Pemilu 2024.

"Perintahnya kan diikutsertakan dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2024," demikian Bahtiar menambahkan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

UPDATE

PBB Dorong Implementasi Segera Prinsip Bisnis Berbasis HAM di Indonesia

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:05

Membongkar Praktik Haram MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:00

Indonesia Sedang Hadapi Perang Sumber Daya

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:34

Berantas Korupsi di BGN jadi Bukti Prabowo Jalankan Amanat Reformasi 98

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:28

Warga Tuntut Pengurus P3SRS Apartemen Taman Rasuna Diberhentikan

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:07

Pemuda Katolik Dukung Kejagung Bersih-bersih BGN

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:40

Ketua SC Muktamar X PPP Ngaku Borong Kamar Lantai 10 untuk Persidangan

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:17

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Dadan Hindayana Cs Terlalu Berani Korupsi!

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:02

Badko HMI Sultra Laporkan Dua Perusahaan Tambang ke Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 23:50

Selengkapnya