Kemendagri Dituntut Transparan Pilih Pj Gubernur DKI, Jangan Diputus di Ruang Gelap

Transparansi proses seleksi dan penugasan penjabat gubernur (Pj) DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan wajib dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Apalagi, Jakarta adalah wilayah yang sangat startegis, baik dari status ibukota negara maupun sentra bisnis.

“Proses seleksi dan penugasan ini harus transparan dan publik Jakarta harus diberi ruang memberi masukan. Jangan sampai keputusan pengangkatan dilakukan di ruang-ruang gelap,” kata Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar dikutip redaksi melalui keterangan tertulisnya, Kamis (1/9).

Michael memahami penentuan Pj Gubernur merupakan ranah prerogatif pemerintah. Namun, ia menegaskan warga Jakarta berhak mengetahui dan turut memberikan masukan siapa yang layak menjadi pemimpin mereka di Jakarta.

“Pada dasarnya kita ini negara demokratis. Jangan sampai masyarakat Ibukota tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pengambilan keputusan tentang siapa yang layak memimpin mereka dua tahun ke depan,” tambahnya.

Menurutnya, Pemprov DKI perlu mengetahui visi pembangunan kota yang dimiliki oleh Pj Gubernur. Arah pembangunan ibukota harus langsung diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran di APBD.

“Tentu kami berharap Pj Gubernur adalah orang yang sudah sangat paham Jakarta dan siap memimpin. Transparansi dan kejelasan proses transisi ini sangat penting karena menyangkut nasib pembangunan Jakarta ke depan,” tutup Michael.