Berita

Serial siskusi Ngobrol Ber-Energi bertema "Telaah Kebijakan Penyesuaian Harga BBM untuk Subsidi Tepat Sasaran", di Oktaf Coffee, Tebet, Jakarta Selatan/Ist

Politik

PB HMI: Harus Dipahami, Tujuan Subsidi untuk Masyarakat Ekonomi Kelas Bawah

KAMIS, 01 SEPTEMBER 2022 | 04:36 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rencana penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar yang menjadi keresahan masyarakat, tidak mesti diartikan negatif. Tetapi, ada sisi baik agar subsidi betul-betul diterima masyarakat yang berhak.

Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba (PEMM) Muhamad Ikram mengatakan, pihaknya sudah melakukan kajian dan mendapati bahwa subsidi BBM juga banyak dinikmati masyarakat menengah atas.

"Harus dipahami dulu bahwa subsidi BBM jenis Solar dan Pertalite selama ini juga dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Padahal tujuan subsidi ini kan untuk masyarakat ekonomi ke bawah," kata Ikram dalam serial diskusi Ngobrol Ber-Energi bertema "Telaah Kebijakan Penyesuaian Harga BBM untuk Subsidi Tepat Sasaran", di Oktaf Coffee, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (31/8).


Menurutnya, daripada anggaran subsidi energi yang dilaporkan sebesar Rp 502,4 triliun dipakai tanpa tepat sasaran, akan lebih baik jika dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan seperti kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial.

"Atau, kenapa tidak dialihkan ke sektor infrastruktur atau yang lain? Kami menyarankan agar subsidi difokuskan pada manusianya dulu ketimbang pada komoditinya. Untuk itu, langkah pemerintah mengalihkan subsidi dari komoditi ke manusia adalah langkah tepat," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua PP KAMMI Edo Hendra Kusuma mengatakan, langkah pemerintah menyesuaikan subsidi BBM yang selama ini tidak tepat sasaran, patut untuk dikaji sehingga arah kebijakan mampu dipastikan bermuara untuk kepentingan masyarakat

"Dengan kata lain, skema subsidi komoditi yang tadinya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu justru faktanya sebagian besar dimanfaatkan kelompok mapan. Di sinilah duduk soalnya," kata Edo.

Karena itu, dia meminta seluruh komponen masyarakat agar mengkaji arah kebijakan pengalihan subsidi energi ini sampai kepada kelompok yang berhak mendapatkannya.

"Kuncinya di pengawalan saja. Jika ini dikawal dengan baik, saya yakin perubahan skema subsidi ini akan jauh bermanfaat," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya