Berita

Serial siskusi Ngobrol Ber-Energi bertema "Telaah Kebijakan Penyesuaian Harga BBM untuk Subsidi Tepat Sasaran", di Oktaf Coffee, Tebet, Jakarta Selatan/Ist

Politik

PB HMI: Harus Dipahami, Tujuan Subsidi untuk Masyarakat Ekonomi Kelas Bawah

KAMIS, 01 SEPTEMBER 2022 | 04:36 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rencana penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar yang menjadi keresahan masyarakat, tidak mesti diartikan negatif. Tetapi, ada sisi baik agar subsidi betul-betul diterima masyarakat yang berhak.

Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba (PEMM) Muhamad Ikram mengatakan, pihaknya sudah melakukan kajian dan mendapati bahwa subsidi BBM juga banyak dinikmati masyarakat menengah atas.

"Harus dipahami dulu bahwa subsidi BBM jenis Solar dan Pertalite selama ini juga dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Padahal tujuan subsidi ini kan untuk masyarakat ekonomi ke bawah," kata Ikram dalam serial diskusi Ngobrol Ber-Energi bertema "Telaah Kebijakan Penyesuaian Harga BBM untuk Subsidi Tepat Sasaran", di Oktaf Coffee, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (31/8).


Menurutnya, daripada anggaran subsidi energi yang dilaporkan sebesar Rp 502,4 triliun dipakai tanpa tepat sasaran, akan lebih baik jika dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan seperti kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial.

"Atau, kenapa tidak dialihkan ke sektor infrastruktur atau yang lain? Kami menyarankan agar subsidi difokuskan pada manusianya dulu ketimbang pada komoditinya. Untuk itu, langkah pemerintah mengalihkan subsidi dari komoditi ke manusia adalah langkah tepat," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua PP KAMMI Edo Hendra Kusuma mengatakan, langkah pemerintah menyesuaikan subsidi BBM yang selama ini tidak tepat sasaran, patut untuk dikaji sehingga arah kebijakan mampu dipastikan bermuara untuk kepentingan masyarakat

"Dengan kata lain, skema subsidi komoditi yang tadinya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu justru faktanya sebagian besar dimanfaatkan kelompok mapan. Di sinilah duduk soalnya," kata Edo.

Karena itu, dia meminta seluruh komponen masyarakat agar mengkaji arah kebijakan pengalihan subsidi energi ini sampai kepada kelompok yang berhak mendapatkannya.

"Kuncinya di pengawalan saja. Jika ini dikawal dengan baik, saya yakin perubahan skema subsidi ini akan jauh bermanfaat," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya