Berita

Muhammad Ryano Satrya Panjaitan mengibarkan panji KNPI usai terpilih aklamasi dalam kongres/Net

Politik

Terpilih Secara Sah, Menpora Diminta Tetapkan Ryano Pandjaitan sebagai Ketum KNPI

KAMIS, 01 SEPTEMBER 2022 | 02:28 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak boleh tutup mata dan melakukan pembiaran atas berlarutnya konflik di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) hingga terdapat lebih dari dua kepengurusan.

Ketua Umum Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (Perisai) Candra Halim mengatakan, kondisi dualisme KNPI tidak akan berlarut-larut jikan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali dapat tegas mengambil sikap.

"Karena jika tidak sudah sejak lama Kemenpora mengambil langkah tegas dengan menetapkan satu Kepemimpinan DPP KNPI yang sah dan legitimate," ujar Candra Halim kepada wartawan, Rabu (31/8).


Dikatakan Candra, Pemuda Indonesia sejatinya sudah menentukan jalan sendiri dengan melaksanakan Kongres Bersama atau Kongres Penyatuan KNPI yang diikuti lebih dari 200 OKP yang berhimpun sebagai pemilik suara yang sah dan berdaulat.

Adapun hasil Kongres Penyatuan KNPI menetapkan Muhammad Ryano Pandjaitan sebagai ketua umum.

Oleh karena itu, lanjutnya, Konsorsium Pemuda Indonesia (KPI) menyatakan sikap dan menutut Menpora Zainudin Amali untuk mengambil langkah taktis dan strategis dengan menetapkan satu kepemimpinan DPP KNPI yang sah dan legitimate.

"Kami meminta Menpora menetapkan M. Ryano Pandjaitan sebagai Ketua Umum DPP KNPI yang sah dan legitimate karena dipilih melalui Kongres Penyatuan," tegasnya.

Dia juga berharap, Kemenpora melakukan resolusi konflik sebagai jalan keluar dari konflik banyaknya pihak yang mengaku sebagai Ketua Umum DPP KNPI.

Candra juga melayangkan somasi kepada Menpora Zainuddin untuk bisa melaksanakan tuntutan mereka dalam tempo tiga hari ke depan.

"Jika dalam tempo tiga hari tidak menetapkan DPP KNPI yang sah, kami meminta Presiden Joko Widodo mencopot Zainudin Amali sebagai Menpora karena tidak mampu menyelesaikan konflik dalam tubuh KNPI," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya