Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin/Net

Politik

PKS: Jika BBM Naik, Target Pemerintah untuk Turunkan Stunting Sulit Tercapai

RABU, 31 AGUSTUS 2022 | 02:27 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak hanya akan mengganggu perekonomian masyarakat dan menyebabkan inflasi. Tetapi, kenaikan harga BBM juga bisa menghambat target pemerintah dalam mengurangi angka stunting.

Begitu dikatakan anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin. Menurutnya, angka kemiskinan akan meningkat jika BBM naik harga yang akan berdampak pada daya beli konsumsi kecukupan gizi pada masyarakat kelas bawah.

"Rencana kenaikan BBM khususnya yang bersubsidi, itu akan berdampak ke masyarakat bawah, yaitu dampak ekonomi, dan jumlah masyarakat miskin mungkin akan bertambah," ujar Alifudin kepada wartawan, Selasa (30/8).


Mengutip Badan Pusat Statistik mencatat, dikatakan legislator PKS ini, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang.

Menurutnya, angka tersebut tidak boleh dipandang biasa saja. Utamanya, dalam melihat kecukupan gizi pada anak-anak dari keluarga miskin.

"Saya sempat membaca hasil penelitian bahwa menurut Grace Fernald, anak pada keluarga dengan tingkat ekonomi rendah lebih berisiko mengalami stunting karena kemampuan pemenuhan gizi yang rendah, meningkatkan risiko terjadinya malnutrisi," terangnya.

Alifudin juga menambahkan bahwa ketika BBM Naik, khususnya subsidi, dugaannya akan membuat target presiden mengenai stunting sulit tercapai.

"Presiden ingin angka stunting berkurang sampai 14 persen, data sebelumnya kan pada survei Maret 24,4 persen, jadi mengurangi 10 persen dengan potensi dampak bertambahnya masyarakat ekonomi rendah itu cukup berat," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya