Prayut Chan-o-cha saat meresmikn pameran Pertahanan dan Keamanan 2022 Thailand, Senin 29 Agustus 2022, penampilan pertama sebagai Menhan Thailand/Net
Pameran Pertahanan dan Keamanan 2022 Thailand resmi dibuka Menteri Pertahanan Prayut Chan-o-cha pada Senin (29/8) waktu setempat.
Pembukaan pameran yang diadakan di Challenger Hall di Impact Exhibition and Convention Center merupakan penampilan publik pertama Prayut sejak diskors sebagai perdana menteri oleh Mahkamah Konstitusi pekan lalu.
Dia menolak untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan batas waktu delapan tahun, dan hanya mengatakan dia dalam semangat yang sangat baik saat dia berkeliling pameran.
Dalam sambutannya, Prayut berterima kasih kepada pejabat asing, pemimpin militer, dan pengusaha di industri pertahanan karena telah menyelenggarakan salah satu acara penting ASEAN.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Jenderal Kongcheep Tantravanich mengatakan bahwa Prayut kemudian bertemu dengan Menteri Pertahanan Malaysia Dato Seri Hishammuddin bin Tun Hussein, membahas kerjasama militer bilateral untuk membantu pembangunan ekonomi dan keamanan lintas batas di sepanjang perbatasan kedua negara.
"Jenderal Prayut dan Dato' Seri Hishammuddin keduanya sepakat tentang pentingnya persatuan Asean dan menekankan bahwa negara-negara anggota Asean harus bekerja sama untuk memastikan stabilitas yang seimbang di kawasan itu," kata Jenderal Kongcheep, seperti dikutip dari Bangkok Post, Selasa (30/8).
Dia juga menyapa Fayyadh bin Hamed bin Raqed Al Ruwaili, ketua Staf Umum angkatan bersenjata Arab Saudi, di pameran tersebut.
Pameran yang berlangsung hingga 1 September ini telah menyatukan senjata canggih dan teknologi pertahanan tercanggih dari lebih dari 15 negara termasuk Amerika Serikat, Prancis, Israel, Jerman, Korea Selatan, China, dan Republik Ceko.
Rabu lalu, Mahkamah Konstitusi menangguhkan Prayut sebagai perdana menteri sampai menjatuhkan putusan tentang batas masa jabatannya.
Perintah penangguhan mengikuti keputusan mayoritas pengadilan untuk menerima petisi oposisi yang memintanya untuk memutuskan apakah batas waktu delapan tahun Prayut sebagai perdana menteri telah berakhir.
Petisi, yang ditandatangani oleh 171 anggota parlemen, diajukan ke pengadilan pada 22 Agustus.
