Berita

Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto/RMOL

Politik

Minta Andi Arief Baca Aturan Main, PDIP: Dijegal atau Menjegal That Is The Game!

SENIN, 29 AGUSTUS 2022 | 16:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDIP menanggapi santai pernyataan Kepala Bapilu DPP Demokrat Andi Arief yang menyebut ada pihak-pihak yang berupaya menjegal salah satu Capres dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pemilu 2024.

Ketua Bappilu DPP PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul meminta anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu untuk membaca rule of the game aturan main dalam hal ini terkait Pemilu 2024.

“Kalau Pak Andi Ketua BP Pemilu (Bapilu) yang pertama dan paling utama dipelajari tentu sama dengan saya, yaitu membaca rule of the game. Rule of the game-nya dibaca aturan mainnya dibaca,” tegas Bambang Pacul kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8).


Sebab menurut Pacul, siapapun yang akan bertanding pasti akan membaca aturan main terlebih dahulu. Termasuk dalam hal Pemilu serentak 2024.

Atas dasar itu, Pacul menegaskan bahwa upaya penjegalan sebagaimana dimaksudkan Andi Arief bukanlah soal. Asalkan, itu sesuai dengan aturan main yang berlaku.

“Rulenya kayak apa? Jadi dijegal atau menjegal dan lain sebagainya itu selama rulenya itu mendukung, that is the game! Endak ada soal gituloh,” tegasnya.

“Dan enggak usah perlu nuduh-nuduh. Menurut saya sih begitu lho ya. Beliau ketua Bappilu, Bambang Pacul Ketua Pemenangan Pemilu, sama. Dikau jadi wartawan belajar aturan mainnya jadi wartawan. Dikau jadi Anggota Dewan belajar dulu Tatibnya, pasti begitu. Itu umum aja. Jadi enggak perlu… kalau misalnya dalam rapat terjadi misalnya si a membantai si b dsb selama itu berada dalam rulenya enggak ada soal. Oke?” demikian Pacul.

Kepala Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief mengungkapkan ada upaya menjegal koalisi yang dukung Anies sebagai Capres pada Pemilu 2024. Upaya penjegalan itu disebut dilakukan ke koalisi agar Anies tidak mendapat tiket Pilpres 2024.

“Saya mendengar ada upaya menjegal koalisi yang mencalonkan Anies. (Sehingga -red) Anies tidak mendapat koalisi," kata Andi Arief dalam duitan akun Twitternya.

Andi Arief awalnya menyebut Pilpres 2024 dipastikan tidak adil apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut campur. Sebab menurutnya, Penguasa bisa melakukan apapun untuk memuaskan hasrat kekuasaannya itu.

"Pilpres 2024 hampir dipastikan tidak adil proses dan hasilnya selama Presiden Jokowi ikut cawe-cawe. Orang yang berkuasa bisa melakukan apa saja, dan bisa menakutkan,” ujarnya.

Lantas Andi Arief menduga Jokowi bisa saja berlindung di balik pernyataan tidak mendukung salah satu Capres, meskipun dukung mendukung satu sosok merupakan hak pribadinya. Hanya saja, kata Andi Arief, Jokowi tidak lantas menolak pencalonan Anies di Pilpres 2024.

"Pak Jokowi pasti akan bilang hak saya mendukung Ganjar Misalnya. Tetapi, jangan juga punya rencana menolak pencalonan @aniesbaswedan karena dianggap hak," ujarnya.

Andi Arief kemudian menyinggung pernyataan Jokowi yang menyebut belum tentu sosok elektabilitas tinggi bakal dicapreskan partai. Mnurutnya yang berhak bilang begitu adalah pengambil keputusan di partai, bukanlah Presiden.

"Siapa yang paling berhak bicara calon dengan elektabilitas tinggi belum tentu dicalonkan? Bukan Presiden, tapi pengambil keputusan di Partai,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya