Berita

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Daniel Rohi

Politik

Minta Rencana Kenaikan BBM Subsidi Dikaji Ulang, Politikus PDIP Jatim: Hitung Cermat Dampak yang Ditimbulkan

SENIN, 29 AGUSTUS 2022 | 08:20 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Desakan agar rencana kenaikan BBM subsidi ditunda dan dikaji ulang terus bermunculan dari berbagai kalangan masyarakat. Sebab, kebijakan itu dikhawatirkan akan melambungkan harga kebutuhan pokok, dan menambah berat beban masyarakat.

Untuk itu, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Daniel Rohi, meminta agar pemerintah mengkaji ulang rencana menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan Solar dalam waktu dekat tersebut.

"Kenaikan ini akan membenani rakyat. Dalam aspek akan ada inflasi di tengah kondisi daya beli masyarakat dan belum pulih dari pandemi. Kenaikan ini perlu diperhitungkan dengan cermat terhadap dampak yang ditimbulkan," kata Daniel, dikutip dari Kantor Berita RMOLJatim, Senin (29/8).


Politikus PDI Perjuangan Jatim itu pun meminta pemerintah segera mengucurkan skema Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat kurang mampu, kalau kebijakan kenaikan itu akhirnya dilakukan.

Langkah tersebut dinilai akan bisa mengurangi beban masyarakat, di tengah harga kebutuhan pokok yang melonjak karena terkerek kenaikan inflasi.

"Kalau terpaksa harus dinaikan maka harus dipersiapkan (bansos) agar kompensasi itu tepat sasaran dan tepat guna, sehingga bisa membantu masyarakat yang paling parah kena dampak," tambah anggota DPRD Jatim dari Dapil Malang Raya itu.

Menurut dia, dampak ekonomi dari kenaikan harga BBM itu sangat besar. Tidak hanya bagi masyarakat kecil, tetapi industri akan terbebani dengan kebijakan itu karena harga produksi diprediksi akan melonjak.

Karena itu, dia berharap agar kebijakan kenaikan BBM itu bersifat temporal, menyesuaikan harga minyak dunia saat ini. Artinya, pemerintah harus cepat menurunkan kembali BBM jika harga minyak dunia tidak bergejolak.

"Kenaikan ini dampaknya besar tidak hanya bagi rakyat. Tetapi juga industri dan harapan kami juga tidak dinaikkan kalau bisa," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya