Berita

Presiden Joko Widodo sebaiknya mendengar masukan dari ekonom lain, jangan cuma menerima pendapat Menkeu Sri Mulyani Indrawati saja/Net

Politik

Jokowi Harus Dengarkan Saran dan Masukan dari Para Ekonom Lain Agar Kenaikan BBM Tidak jadi Legacy Buruk

SENIN, 29 AGUSTUS 2022 | 07:44 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mencari dan mendengar pendapat dari ahli ekonomi lain adalah hal yang sebaiknya dilakukan Presiden Joko Widodo sebelum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Jangan hanya mendengar masukan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saja.

Hal ini penting bagi Jokowi agar tidak meninggalkan legacy buruk saat sudah meninggalkan kursi presiden pada 2024 mendatang.

Disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, dalam rencana kenaikan harga BBM, terlihat hanya Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang sangat ngebet.


"Saya tidak tahu apa kalkulasi Sri Mulyani, apakah memang tidak ada cara lain selain menaikkan harga BBM? Saya kira Sri Mulyani harus mendengar ekonom-ekonom lain sebelum memutuskan secara sepihak kenaikan harga BBM. Tentu ini akan sangat merugikan Presiden Jokowi apabila BBM benar-benar dinaikkan," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (29/8).

Saiful menilai, sudah saatnya tim ekonomi Jokowi meminta saran dan masukan dari para ekonom yang memiliki pandangan lain tentang rencana kenaikan harga BBM.

"Jangan kemudian kenaikan harga BBM akan menjadi legacy buruk bagi pemerintahan Jokowi. Tentu saya kira masih banyak ekonom andal yang memiliki trik-trik jitu selain harus menaikkan harga BBM," kata Saiful.

Pemerintah, lanjut Saiful, harus mencari referensi dari para ekonom lainnya, dan tidak hanya mendengarkan Sri Mulyani.

"Masih banyak ekonom-ekonom andal yang dapat memberikan jalan keluar seputar keuangan negara, dan bukan hanya satu cara untuk mengatasi keuangan negara yakni dengan cara menaikkan harga BBM," pungkas Saiful.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Mafia Infrastruktur Diduga Kepung Menteri Dody Lewat Isu Miring

Kamis, 06 Agustus 2026 | 00:05

Menhan hingga Ketua Komisi I DPR Terima Brevet Korps Marinir

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:46

Ketimpangan Penduduk Meningkat, Gini Ratio Naik ke 0,368

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:22

Mahkamah Agung Diminta Evaluasi Ketua PN Jakarta Timur

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:38

Gempa M 6,4 Guncang Kepulauan Talaud, Tidak Ada Korban Jiwa

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:31

Kader Golkar Wonosobo Ngadu ke DPP soal Dua Kali Musda

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:14

Di Balik Tribun Sunyi Piala Presiden, Puluhan Pecalang Jaga Harmoni El Clasico

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:09

Kisruh Diadukan ke Bahlil, Mafa Uswanas Diusulkan jadi Plt Ketum AMPI

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:50

Pergeseran Public Goods Sektor Kesehatan

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:40

BRAINS Demokrat Kolaborasi Bareng IRI Perkuat Demokrasi Lintas Negara

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:17

Selengkapnya