Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo/Net
Rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM jenis Pertalite dan Solar Dexlite menuai penolakan dari masyarakat. Pasalnya, pengurangan subsidi BBM dinilai kurang tepat dilakukan di saat kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum stabil.
Ketua Umum Relawan Jokowi Darmizal turut mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi tersebut, lantaran kebijakan tersebut justru akan membuat daya beli masyarakat akan menurun drastis saat ini.
“Sebaiknya Presiden menunda kenaikkan harga BBM bersubsidi. Menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini lebih banyak mudhorat dari pada manfaatnya,†kata Darmizal kepada wartawan, Minggu (28/8).
Setidaknya, kata Darmizal, ada empat alasan Presiden Joko Widodo perlu menunda kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini. Yang pertama, harga minyak dunia saat ini menunjukkan trend menurun. Ketika harga minyak dunia mulai turun, maka pemerintah dapat melakukan strategi menekan dibiaya produksi.
"Langkah itu bisa dilakukan, umpamanya dengan cara pembelian minyak mentah langsung oleh Pemerintah, bukan oleh pertamina atau pihak ketiga. Selama ini, biaya produksi minyak kita lebih mahal dari biaya produksi minyak Malaysia,†katanya.
Yang kedua, lanjutnya, Presiden Joko Widodo telah berlaku sangat bijak, dengan menginstruksikan Kementerian BUMN dan Perhubungan untuk menunda kenaikan harga tiket pesawat Garuda dan pesawat swasta nasional. Ini dilakukan Presiden guna menekan laju inflasi yang sekarang berada dilevel 4,95persen.
"Jika harga tiket naik dan harga BBM naik, maka harga harga aneka barang akan bergerak naik. Sementara pendapatan masyarakat belum mengalami peningkatan. Hal ini tentu dapat memicu kenaika inflasi di atas 6 persen. Kebijakan Presiden terkait harga tiket ini, jangan sampai tereduksi oleh keputusan yang bertolak belakang,†katanya.
Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang sudah baik saat ini perlu dipertahankan, khususnya menjelang pertemuan Pemimpin G20 di Bali pada November mendatang. Menurutnya, G20 merupakan event yang sangat penting bagi Indonesia dengan menampilkan iklim pertumbuhan ekonomi positif.
Yang terakhir, pengalaman masyarakat Indonesia yang sudah melek politik, telah mengetahui dan melihat bahwa hampir setiap menjelang pemilu, BBM selalu mengalami kenaikan.
Menurutnya, kondisi ini kurang menguntungkan bagi PDIP yang menjadi lokomotif partai koalisi Jokowi-Amin dan sebagai partai wong cilik yang selama ini menjadi garda terdepan pembela kaum tertindas.
"Jika BBM subsidi naik, maka PDIP bisa babak belur dihajar partai yang beda pilihannya pada pemilu 2024 mendatang,†demikian Darmizal.
