Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net

Politik

Satyo Purwanto: Prestasi Sri Mulyani Cuma Jago Bikin Propaganda Negatif dengan Bahasa "Subsidi" atau "Beban Negara"

JUMAT, 26 AGUSTUS 2022 | 17:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sebagai menteri yang sering mendapatkan penghargaan internasional, Sri Mulyani dianggap hanya bisa membuat propaganda negatif dengan kata "subsidi" dan "beban negara", dibanding mensejahterakan rakyat.

Begitu yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto terkait rencana pemerintah akan menaikkan harga BBM hingga pernyataan Sri Mulyani bahwa anggaran pensiunan hanya menjadi bebani negara.

Catatan Satyo, propaganda pemerintah terkait rencana kenaikan harga BBM semakin massif. Bahkan dalam menyikapi harga BBM, Menteri Keuangan mendadak seperti Dirut Pertamina yang dapat memastikan Pertalite dan Solar akan habis bulan September dan Oktober.


"Setelah sebelumnya alasan subsidi yang nilainya menyentuh Rp 502 triliun entah dari mana angka itu," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/8).

Satyo mengaku heran dengan berbagai alasan pemerintah saat ini, di mana setelah alasan subsidi, lalu muncul alasan minta dunia naik, hingga alasan APBN jebol akibat dana pensiunan.

Ia juga mempertanyakan mengapa Menkeu tidak menggunakan alasan beban negara untuk bayar utang. Padahal bunganya dipatok lebih tinggi ketimbang negara lain yang juga memiliki utang.

"Lalu mengapa beban negara lainnya yang berupa pembiayaan kereta cepat yang dibangun gak kelar-kelar itu, lalu proyek ambisius pembangunan IKN yang tidak bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat saat ini," jelas Satyo.

Melihat itu, Satyo menilai bahwa Sri Mulyani sebagai Menkeu neoliberal andalan Presiden Joko Widodo yang banyak mendapatkan penghargaan internasional, tetapi prestasinya tidak ada.

"Prestasinya cuma jago membuat propaganda negatif dalam bahasa 'subsidi' atau 'beban negara', sementara kewajiban pemerintah dalam mensejahterakan rakyat dalam pengadaan sandang, pangan dan papan murah hampir tidak terlihat prestasinya oleh Menkeu," tegas Satyo.

Terkait dengan dana pensiunan yang dianggap sebagai beban negara, Satyo menganggap bahwa pernyataan Sri Mulyani menyakitkan para abdi negara yang telah mengabdi puluhan tahun.

"Dan banyak di antara mereka sudah tua renta tidak sanggup lagi bekerja, yang untuk hidup dan berobat mereka hanya mengandalkan uang pensiun setiap bulannya, lalu bagaimana nasib mereka jika kelak uang pensiun tiba-tiba disetop oleh pemerintah?" pungkas Satyo.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya