Pemerintah akan menghentikan alokasi dana penanganan pandemi Covid-19 dalam rancangan APBN tahun 2023. Sebagai gantinya akan mengalihkan dana tersebut untuk penanganan krisis global yang berdampak pada sektor pangan dan energi dalam negeri.
Rencana tersebut telah diumumkan oleh Kementerian Perekonomian RI, seiring dengan semakin terkendalinya situasi Covid-19 di tanah air.
Meski begitu, Sekretaris Bidang Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi (TPPE) Kementerian Luar Negeri RI, Lintang Paramitasari menyatakan pihaknya akan terus berkoordinasi erat dengan Kementerian Kesehatan berkaitan dengan kebutuhan vaksin Covid-19 tambahan, khususnya untuk booster.
"Mempertimbangkan cakupan vaksinasi yang cukup luas dan juga indikasi jumlah vaksin yang kita miliki, hingga saat ini pemerintah belum ada rencana membuka kembali pengiriman vaksin dari negara mitra maupun Covax Fasility," jelas Lintang dalam press briefing pada Kamis (25/8).
Lintang menjelaskan, sejauh ini pemerintah sudah menerima 103,9 juta dosis vaksin Covid-19 dari Covax Fasility, dan masih ada 17 juta dosis vaksin Pfizer yang telah disediakan untuk Indonesia.
"Kami masih menunggu instruksi dari pemerintah untuk penambahan pasokan. Namun, jika melihat dari jumlah yang ada, kemungkinan belum ada rencana untuk melakukan pengadaan vaksin baru," ujar Lintang.
Dalam penanganan Covid-19 jangka menengah dan jangka panjang, Kemlu juga berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk terus mendorong pengembangan vaksin Covid-19 di dalam negeri.
Saat ini, vaksin BUMN yang dikembangkan oleh Biofarma bersama dengan Bela College of Medicine di AS telah memasuki tahap ke tiga uji klinis. Kemlu juga berupaya memfasilitasi perizinan vaksin BUMN di WHO.
