Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Panggil KUAI Papua Nugini, Kemlu Minta Usut Tuntas Kasus Penembakan Nelayan oleh Militer

KAMIS, 25 AGUSTUS 2022 | 17:35 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Insiden penembakan nelayan asal Indonesia di wilayah Papua Nugini (PNG) memicu tanggapan cepat dari Kementerian Luar Negeri RI, yang langsung memanggil Kuasa Usaha ad Interim (KUAI) Kedubes PNG di Jakarta.

Upaya pemanggilan tersebut bertujuan untuk memita kejelasan dan penyelidikan lebih lanjut terkait tewasnya seorang kapten Kapal Motor Nelayan (KMN) Calvin-02 bernama Sugeng.

Sugeng, yang merupakan warga Merauke, berlayar mencari ikan kakap putih secara ilegal di wilayah perairan PNG pada Senin (22/8). Ia kemudian melarikan diri saat kapal perang PNG yang sedang berpatroli hendak menangkapnya.


Selama proses pengejaran, militer PNG menembaki beberapa bagian kapal KMN Calvin-02. Tembakan juga mengenai Sugeng yang akhirnya tewas di lokasi.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan, tak lama setelah kejadian tersebut, Kemlu segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak kemudian melakukan pemanggilan terhadap KUAI Kedubes PNG pada Rabu (24/8).

"Pada kesempatan tersebut, Kemlu sangat menyesalkan insiden yang mengakibatkan meninggalnya nelayan Indonesia atas nama Sugeng, yang merupakan nahkoda dari KMN Kalvin 02," katanya.

Judha menyatakan Kemlu telah meminta klarifikasi dari pemerintah PNG dan menyerukan investigasi secara menyeluruh, serta penegakan hukum yang sesuai dengan hasil penyelidikan.

"Kami meminta hukuman yang tegas jika ditemukan pelanggaran, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan atau excessive abuse force," ujarnya.

Dalam tanggappannya, KUAI Kedubes PNG menyampaikan turut berbela sungkawa atas meninggalnya nelayan WNI di wilayah teritorialnya. Kedubes PNG juga telah mengkonfirmasi adanya patroli rutin pada saat insiden terjadi.

Bersamaan dengan itu, Kemlu juga meminta akses kekonsuleran dan konfirmasi mengenai penahanan dua kapal WNI lainnya yaitu KMN Arsila 77 yang diawaki oleh tujuh kru dan KMN Baraka Paris yang diawaki oleh enam kru.

Permintaan tersebut akan segera disampaikan oleh KBRI di Port Moresby kepada pemerintah PNG.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya