Penolakan Kenaikan BBM Menggema di Paripurna DPRD DKI

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Faisal, meneriakkan penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di tengah rapat paripurna pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021.

Teriakan penolakan kenaikan BBM ini dilakukan Faisal saat menutup pandangan umum, membuat anggota DPRD DKI Jakarta lainnya terkejut.

"Demikianlah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat  terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020. Demokrat bersama rakyat! Harapan rakyat perjuangan Demokrat!  Tolak kenaikan BBM!" tegas Faisal, Rabu (23/8).

"Demikianlah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat  terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020. Demokrat bersama rakyat! Harapan rakyat perjuangan Demokrat!  Tolak kenaikan BBM!" tegas Faisal, Rabu (23/8).

Dalam kesempatan ini, Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPD Partai Demokrat DKI Jakarta ini menyoroti rendahnya penyerapan belanja subsidi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan, yakni Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.

Padahal, tegasnya, subsidi itu sangat diperlukan masyarakat secara luas imbas belum pulihnya ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Belanja Subsidi dalam bidang pangan dianggarkan pada PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya sebesar Rp605,61 miliar dan hanya dapat direalisasikan sebesar Rp185,77 miliar atau hanya sebesar 30,68%," kata Faisal, dikutip Kantor Berita RMOLJakarta.

Menurutnya, penyaluran subsidi pangan tersebut diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu. Seperti buruh, guru honorer, warga lanjut usia dan sebagainya.

Dia menilai, kelompok masyarakat tersebut, tentunya masih sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.