Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi/Net
Wacana perpanjangan pencabutan sanksi perjalanan luar negeri bagi 13 anggota Taliban memperoleh respon yang berbeda-beda dari Anggota Dewan Keamanan PBB tentang setuju atau tidaknya dengan rencana tersebut.
Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan tahun 2011, 135 pemimpin Taliban telah dikenai sanksi berupa pembekuan aset dan larangan perjalanan.
Tetapi 13 dari mereka telah mendapat pengecualian larangan perjalanan yang diperbarui secara berkala setiap bulan untuk memungkinkan mereka bertemu dengan pejabat lain di luar negeri.
Walau begitu, pengecualian ini dihentikan sejak Jumat lalu (19/8), setelah Irlandia mengajukan keberatan.
Komite Sanksi yang bertanggung jawab atas Afghanistan, terdiri dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, juga telah menghapus dua menteri Taliban dari daftar pengecualian sebagai konsekuensi dari tindakan perampasan hak-hak anak dan perempuan Afghanistan.
Sejalan dengan itu, beberapa negara Barat semakin ingin mengurangi daftar pengecualian tersebut sebagai bagian dari penghormatan terhadap HAM dan komitmen tinggi pada semangat memerangi terorisme.
Seperti dimuat dalam
The Straits Times, Amerika Serikat mempertanyakan janji Taliban yang tidak akan menampung kelompok militan, tapi nyatanya pemimpin Al Qaeda Ayman al-Zawahiri terbunuh di sana.
Sementara itu, China dan Rusia tetap menjadi pendukung Taliban dengan menyetujui perpanjangan reguler daftar pengecualian.
Pekan lalu, presiden dewan keamanan China menegaskan pengecualian ini masih diperlukan, dan menganggapnya sangat kontraproduktif jika menghubungkan HAM dengan masalah perjalanan bagi para pejabat Taliban.
Menurut sumber diplomatik, sejak minggu lalu hingga Senin (22/8), beberapa proposal kompromi yang sedikit banyak akan mengecilkan daftar pejabat terkait dan jumlah destinasi resmi, telah ditolak oleh kedua belah pihak.
Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi, dalam cuitan pada Sabtu (20/8) meminta Dewan Keamanan untuk tidak menggunakan sanksi sebagai alat penekan dan ingin semua sanksi terhadap pejabat Taliban dicabut.
"Jika larangan perjalanan diperpanjang, itu akan menciptakan jarak daripada dialog dan keterlibatan Taliban. Tentunya kita sama-sama tidak menginginkannya " pungkasnya.
