Berita

Presiden Joko Widodo di area pembangunan Kereta Cepat/Net

Politik

Kenaikan Harga BBM Bisa Mencekik Rakyat, Baiknya Proyek Infrastruktur yang Dikorbankan

SELASA, 23 AGUSTUS 2022 | 08:23 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah seharusnya mengorbankan proyek-proyek yang menggerus keuangan pemerintah, seperti pembangunan Ibukota Negara (IKN) hingga infrastruktur yang tidak tepat guna, ketimbang harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, yang dapat mencekik konsumsi rumah tangga.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, kenaikan harga BBM dipastikan akan mengganggu konsumsi rumah tangga yang sedang dalam masa pemulihan. Bahkan berpotensi memicu kontraksi di sektor keuangan yang pada akhirnya mengganggu perekonomian nasional.

Dia menilai propaganda pemerintah terkait untuk mencabut subsidi terbilang masif. Pemerintah seolah ingin ada justifikasi bahwa kenaikan harga BBM sulit dihindari.


“Dengan alasan menurunkan beban subsidi jauh di bawah Rp 502 triliun, tanpa menjelaskan dari mana ketemu angka Rp 502 T, sebab APBN 2022 tidak menyebutkan angka tersebut," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (23/8).

Satyo Purwanto lantas mempertanyakan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi yang disampaikan pemerintah selama ini. Khususnya bagian inflasi yang menjadikan pemerintah kesulitan likuiditas, lalu mengambil opsi paling mudah dan cepat, yaitu menaikan harga BBM.

Seharusnya, sambung Satyo, jika pemerintah dalam kesulitan keuangan, maka bukan sumber daya alam yang menjadi elemen penting untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat yang dikorbankan.

“Semestinya proyek-proyek yang sarat modal dan menggerus keuangan pemerintah, seperti contohnya pembangunan IKN, jalan tol, infrastruktur yang tidak tepat guna, PMN kepada BUMN harus disetop dulu," pungkas Satyo.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kejagung Diminta Awasi Ekstra Proyek Pembangunan IKN

Selasa, 22 September 2026 | 22:15

Suahasil Beberkan Tiga Jurus Perkuat Pengawasan Bea Cukai, Apa Saja?

Selasa, 22 September 2026 | 21:51

KPK Didesak Periksa Nusron agar Tak Muncul Spekulasi Liar

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Jangan Omon-omon, Pelaksanaan MBG Harus Dipersempit ke Daerah 3T

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Raja Juli Sepi, Muncul Nusron

Selasa, 22 September 2026 | 21:12

Pakai Amine System, SP-ABG Pertamina Turunkan CO2 pada Gas jadi 5%

Selasa, 22 September 2026 | 21:07

Selebgram Jule Hanya Pemakai Etomidate, Bukan Pengedar

Selasa, 22 September 2026 | 20:54

Wacana Pencalonan Presiden-Wapres Cukup Didukung Dua Fraksi Ingkari Putusan MK

Selasa, 22 September 2026 | 20:36

KPK Kembali Sita Mobil Vinna Ledy Anggraheni Hasil Pemberian Pengusaha

Selasa, 22 September 2026 | 20:18

Swing Voters dan Pilkades Bekasi 2026

Selasa, 22 September 2026 | 19:59

Selengkapnya