Berita

Gubernur Sumatera, Edy Rahmayadi/RMOLSumut

Nusantara

Picu Inflasi, Serapan APBD yang Masih 38 Persen Bikin Edy Rahmayadi Emosi

SELASA, 23 AGUSTUS 2022 | 04:24 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Serapan APBD Sumatera Utara dan APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang masih rendah membuat Gubernur Edy Rahmayadi berang. Apalagi, hal ini dinilainya menjadi salah satu pemicu inflasi di Sumatera Utara.

Edy menjelaskan, inflasi di Sumut naik dari 4,2 naik ke 5,6. Hal ini cukup mengkhawatirkan, walaupun saat ini Sumut bukan menjadi salah satu provinsi dengan inflasi tertinggi.

"Saat ini, inflasi sudah mulai mengkhawatirkan walaupun kita masuk di 12 provinsi. Permasalahannya, pertama yakni, karena penyerapan anggaran kita itu masih berada di (Kabupaten/Kota) 35 persen yang paling tinggi dan provinsi 38 persen," katanya kepada wartawan di Aula Tengku Rizal Nurdin di Jalan Surdiman, Kota Medan, Senin (22/8).


Menurut Edy, hal ini menjadi catatan penting bagi semua pihak, terutama para kepala daerah dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkpimda) baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam waktu dekat, ia mengaku akan membahas hal ini bersama seluruh kepala daerah dan unsur forkopimda

"Penyerapan anggaran APBD maksudnya untuk tahun 2022 di Agustus ini baru di 35 persen. Ini lah hari Kamis nanti akan mengumpulkan bupati, walikota, kajari, kapolres, dandim (Forkopimda) untuk rapat di sini untuk menyikapi ini," ujarnya, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

Edy menyebutkan, inflasi di Sumut saat ini yang mencapai 5,6 pemicu terbesarnya adalah bawang merah dan cabai merah.

"Kedua, bawang merah dan cabai merah menjadi persoalan inilah yang membuat inflasi semakin parah. Inflasi ini tidak boleh main-main kalau ini terus naik kita tidak punya cadangan devisa. Kita tak punya kekuatan-kekuatan ini akan sulit. Maka rakyat akan sengsara," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya