Berita

Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Dunia

Kandidat PM Inggris Desak G20 Larang Kedatangan Putin ke Indonesia

SABTU, 20 AGUSTUS 2022 | 08:28 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kandidat Perdana Menteri Inggris, Rushi Sunak, meminta agar G20 tidak mengijinkan Presiden Rusia Vladimir Putin datang ke pertemuan akbar tersebut, sampai Moskow menghentikan operasi militernya di Ukraina.

Juru bicara Sunak mengutip apa yang dikatakan kandidat itu pada Jumat (19/8) waktu Inggris.

"Mitra dan sekutu G20 kami memiliki tanggung jawab bersama untuk menghentikan perilaku menjijikkan Putin. Duduk satu meja dengannya tidak cukup baik ketika dia bertanggung jawab atas anak-anak yang terbunuh di tempat tidur mereka saat mereka tidur," kata juru bicara Sunak, seperti dikutip dari Independent.


"Kita perlu mengirim pesan yang kuat kepada Putin bahwa dia tidak memiliki kursi di meja kecuali dan sampai dia menghentikan perang ilegalnya di Ukraina," lanjutnya.

Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan, baik Putin maupun Presiden China Xi Jinping telah mengkonfirmasi secara pribadi bahwa mereka akan menghadiri pertemuan puncak kelompok itu di Bali pada bulan November.

"Kita perlu mengirim pesan yang kuat kepada Putin bahwa dia tidak memiliki kursi di meja kecuali dan sampai dia menghentikan perang ilegalnya di Ukraina," tegas jubir Sunak.

Indonesia berada di bawah tekanan yang cukup besar untuk mengeluarkan Putin dari KTT. Namun, kementerian luar negeri mengatakan pada bulan Maret bahwa mereka akan tetap pada posisi tidak memihak dan mengundang semua anggota seperti yang direncanakan.

Pada saat yang sama, Indonesia juga mengundang Presiden Ukraina Volodymir Zelensky, meskipun negaranya bukan anggota klub ekonomi top dunia tersebut.

Sunak adalah salah satu dari dua pesaing yang tersisa dalam perlombaan untuk menjadi perdana menteri baru Inggris, bersama dengan Liz Truss, menteri luar negeri saat ini.

Namun, menurut survei oleh perusahaan jajak pendapat Opinium Research, Truss unggul 22 poin atas Sunak, yang menjabat sebagai menteri keuangan di kabinet Boris Johnson.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya