Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Net
Berbagai risiko di balik tren peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional teqrus diwaspadai pemerintah, salah satunya potensi korupsi.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech dalam acara B20-G20 Dialogue: Integrity and Compliance Task Force, Kamis (18/08).
“Berbagai
leading indicator telah menunjukkan bahwa pemulihan akan berlanjut dengan
outlook positif, namun kita tidak boleh lengah dan mengabaikan fakta bahwa risiko korupsi dan pelanggaran dalam tata kelola perusahaan seringkali meningkat pada saat krisis,†kata Airlangga.
Tak hanya korupsi, pelanggaran lain yang turut diwaspadai pemerintah adalah pencucian uang, suap, hingga
cyber crime. Ancaman keamanan siber dikhawatirkan meningkat di saat beralihnya fokus perusahaan terhadap mitigasi risiko dan penanganan krisis.
Untuk itu, perusahaan dituntut mampu mengambil langkah-langkah mitigasi korupsi yang memadai melalui penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta transparansi dalam pelaporannya.
“Tata kelola yang baik berdasarkan transparansi akan menjaga keamanan nasional dan atau bahkan internasional, dan mendukung operasi bisnis,†ungkap Menko Airlangga.
Sebagai bagian dari Open Government Partnership, pemerintah berupaya membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pemberantasan praktik korupsi dan menciptakan respons pandemi yang transparan, efektif, dan adil dalam jangka panjang melalui berbagai kebijakan.
Melalui Digital Economy Working Group (DEWG) G20 Indonesia, pemerintah juga mendorong negara-negara anggota G20 untuk mengadopsi prinsip-prinsip bersama Arus Data Lintas Negara dan Arus Bebas Data secara Terpercaya yang terdiri dari
lawfulness, fairness, transparency, dan
reciprocity.
Aliran Bebas Data Secara Terpercaya tersebut juga menjadi salah satu wujud dari transformasi struktural untuk menciptakan tatanan global yang seimbang, inklusif, dan mulitilateral.
