Berita

Ketua MPR Bambang Soesatyo/Net

Politik

Bamsoet Ingatkan Pemerintah Soal Pesan Bung Karno Jangan jadi Negara Kuli

JUMAT, 19 AGUSTUS 2022 | 01:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yang diwariskan para pendiri bangsa. Dengan adanya sistem ekonomi Pancasila ini diharapkan Indonesia mampu berdikari dan menjadi ancaman bagi negara lain.

Menurutnya, jika ingin memiliki kemampuan dan kestabilan ekonomi di atas kakinya sendiri seperti yang disampaikan Presiden RI ke-1 Soekarno, pemerintah harus menjalankan sistem ekonomi Pancasila secara penuh dan konsisten.

“Presiden Soekarno berpesan, bangsa Indonesia jangan mau menjadi “bangsa kuli” dan menjadi ”kuli bangsa-bangsa lain”. Presiden Jokowi dalam suatu kesempatan pernah menyampaikan, kita tidak boleh menjadi bangsa yang masih bermental ”inlander” dan bersikap ”inferior” ketika berhadapan dengan bangsa lain,” tegas Bamsoet pada peringatan Hari Konstitusi, Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (18/8).


Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan pesan yang disampaikan Presiden Soekarno dan Presiden Joko Widodo tersebut harus menjadi bahan bakar bagi ekonomi nasional agar tidak dijadikan sebagai negara konsumen dari negara-negara kapitalis.

"Untuk tidak menjadi “bangsa kuli” dan menjadi ”kuli bangsa-bangsa lain”, tidak bermental ”inlander” dan bersikap ”inferior”, Indonesia tidak boleh hanya dijadikan sebagai sumber bahan baku murah oleh negara-negara industri-kapitalis,” katanya.

"Tidak boleh hanya dijadikan sebagai “pasar“ untuk menjual produk-produk hasil industri negara- negara industri-kapitalis, serta sebagai tempat memutar kelebihan kapital dari negara-negara industri maju,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Bamsoet meminta agar pemerintah mengembangkan sistem perekonomian merdeka, yang merdeka seratus persen, yang mampu mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

"Membangun semangat gotong royong untuk sejahtera bersama, serta penguasaan negara atas sektor-sektor penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, disertai upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan nilai tambah atas hasil bumi, laut, tambang, sehingga tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi,” tutupnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Realisasi Penerimaan Pajak Tembus Rp1.607 Triliun, Naik 24,1 Persen

Jumat, 09 Oktober 2026 | 14:26

Isu Parliamentary Threshold 1 Persen Mengemuka untuk Keadilan Demokrasi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 14:23

Pertamina Kerek Kualitas Pengelola Homestay Lokal Naik Kelas

Jumat, 09 Oktober 2026 | 14:12

TNI Harus Terbuka Ungkap Tuntas Judi Online di Rumah Dinas

Jumat, 09 Oktober 2026 | 14:09

Jelang Akhir Pekan Harga Minyak Dunia Bertahan di 103 Dolar AS

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:59

Putin Janji Bantu Iran Akhiri Perang di Timur Tengah

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:57

DPR Kebanjiran Aspirasi Masyarakat Soal Putusan MK tentang Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:50

Tanpa Restu Gerindra, DPR Diyakini Tidak akan Berani Makzulkan Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:47

Usut Tuntas Aktor di Balik Praktik Judi Online di Rumah Dinas TNI

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:37

Loncat dari Lantai Dua, Wanita Ini Selamatkan Anak saat Kebakaran di Rawamangun

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:36

Selengkapnya