Berita

Ketua MPR Bambang Soesatyo/Net

Politik

Bamsoet Ingatkan Pemerintah Soal Pesan Bung Karno Jangan jadi Negara Kuli

JUMAT, 19 AGUSTUS 2022 | 01:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yang diwariskan para pendiri bangsa. Dengan adanya sistem ekonomi Pancasila ini diharapkan Indonesia mampu berdikari dan menjadi ancaman bagi negara lain.

Menurutnya, jika ingin memiliki kemampuan dan kestabilan ekonomi di atas kakinya sendiri seperti yang disampaikan Presiden RI ke-1 Soekarno, pemerintah harus menjalankan sistem ekonomi Pancasila secara penuh dan konsisten.

“Presiden Soekarno berpesan, bangsa Indonesia jangan mau menjadi “bangsa kuli” dan menjadi ”kuli bangsa-bangsa lain”. Presiden Jokowi dalam suatu kesempatan pernah menyampaikan, kita tidak boleh menjadi bangsa yang masih bermental ”inlander” dan bersikap ”inferior” ketika berhadapan dengan bangsa lain,” tegas Bamsoet pada peringatan Hari Konstitusi, Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (18/8).


Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan pesan yang disampaikan Presiden Soekarno dan Presiden Joko Widodo tersebut harus menjadi bahan bakar bagi ekonomi nasional agar tidak dijadikan sebagai negara konsumen dari negara-negara kapitalis.

"Untuk tidak menjadi “bangsa kuli” dan menjadi ”kuli bangsa-bangsa lain”, tidak bermental ”inlander” dan bersikap ”inferior”, Indonesia tidak boleh hanya dijadikan sebagai sumber bahan baku murah oleh negara-negara industri-kapitalis,” katanya.

"Tidak boleh hanya dijadikan sebagai “pasar“ untuk menjual produk-produk hasil industri negara- negara industri-kapitalis, serta sebagai tempat memutar kelebihan kapital dari negara-negara industri maju,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Bamsoet meminta agar pemerintah mengembangkan sistem perekonomian merdeka, yang merdeka seratus persen, yang mampu mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

"Membangun semangat gotong royong untuk sejahtera bersama, serta penguasaan negara atas sektor-sektor penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, disertai upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan nilai tambah atas hasil bumi, laut, tambang, sehingga tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lagi Sakit, Jangan Biarkan Jokowi Terus-terusan Temui Fans

Senin, 12 Januari 2026 | 04:13

Eggi-Damai Dicurigai Bohong soal Bawa Misi TPUA saat Jumpa Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 04:08

Membongkar Praktik Manipulasi Pegawai Pajak

Senin, 12 Januari 2026 | 03:38

Jokowi Bermanuver Pecah Belah Perjuangan Bongkar Kasus Ijazah

Senin, 12 Januari 2026 | 03:08

Kata Yaqut, Korupsi Adalah Musuh Bersama

Senin, 12 Januari 2026 | 03:04

Sindiran Telak Dokter Tifa Usai Eggi-Damai Datangi Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 02:35

Jokowi Masih Meninggalkan Jejak Buruk setelah Lengser

Senin, 12 Januari 2026 | 02:15

PDIP Gelar Bimtek DPRD se-Indonesia di Ancol

Senin, 12 Januari 2026 | 02:13

RFCC Complex Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 01:37

Awalnya Pertemuan Eggi-Damai dengan Jokowi Diagendakan Rahasia

Senin, 12 Januari 2026 | 01:16

Selengkapnya