Berita

Ketua MPR Bambang Soesatyo/Net

Politik

Bamsoet Ingatkan Pemerintah Soal Pesan Bung Karno Jangan jadi Negara Kuli

JUMAT, 19 AGUSTUS 2022 | 01:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yang diwariskan para pendiri bangsa. Dengan adanya sistem ekonomi Pancasila ini diharapkan Indonesia mampu berdikari dan menjadi ancaman bagi negara lain.

Menurutnya, jika ingin memiliki kemampuan dan kestabilan ekonomi di atas kakinya sendiri seperti yang disampaikan Presiden RI ke-1 Soekarno, pemerintah harus menjalankan sistem ekonomi Pancasila secara penuh dan konsisten.

“Presiden Soekarno berpesan, bangsa Indonesia jangan mau menjadi “bangsa kuli” dan menjadi ”kuli bangsa-bangsa lain”. Presiden Jokowi dalam suatu kesempatan pernah menyampaikan, kita tidak boleh menjadi bangsa yang masih bermental ”inlander” dan bersikap ”inferior” ketika berhadapan dengan bangsa lain,” tegas Bamsoet pada peringatan Hari Konstitusi, Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (18/8).


Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan pesan yang disampaikan Presiden Soekarno dan Presiden Joko Widodo tersebut harus menjadi bahan bakar bagi ekonomi nasional agar tidak dijadikan sebagai negara konsumen dari negara-negara kapitalis.

"Untuk tidak menjadi “bangsa kuli” dan menjadi ”kuli bangsa-bangsa lain”, tidak bermental ”inlander” dan bersikap ”inferior”, Indonesia tidak boleh hanya dijadikan sebagai sumber bahan baku murah oleh negara-negara industri-kapitalis,” katanya.

"Tidak boleh hanya dijadikan sebagai “pasar“ untuk menjual produk-produk hasil industri negara- negara industri-kapitalis, serta sebagai tempat memutar kelebihan kapital dari negara-negara industri maju,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Bamsoet meminta agar pemerintah mengembangkan sistem perekonomian merdeka, yang merdeka seratus persen, yang mampu mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

"Membangun semangat gotong royong untuk sejahtera bersama, serta penguasaan negara atas sektor-sektor penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, disertai upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan nilai tambah atas hasil bumi, laut, tambang, sehingga tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi,” tutupnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

UPDATE

Menteri Ekraf: Kreativitas Tak Bisa Dihargai Nol atau Dipatok

Jumat, 03 April 2026 | 20:06

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

Harga Plastik Dalam Negeri Meroket, Ini Kronologinya

Jumat, 03 April 2026 | 19:42

Kapolda Riau Perketat Penanganan Karhutla Hadapi Ancaman Super El Nino

Jumat, 03 April 2026 | 19:18

Upacara Penghormatan UNIFIL untuk Tiga Prajurit TNI di Lebanon

Jumat, 03 April 2026 | 19:01

Labirin Informasi pada Perang Simbolik

Jumat, 03 April 2026 | 18:52

KPK Siapkan Pemeriksaan Ono Surono Usai Penggeledahan

Jumat, 03 April 2026 | 18:35

BNPB: Tidak Ada Tambahan Korban Gempa Magnitudo 7,6 Sulut dan Malut

Jumat, 03 April 2026 | 18:31

Resiliensi Bangsa: Dari Mosi Integral 1950 hingga Geopolitik Kontemporer 2026

Jumat, 03 April 2026 | 18:03

FWP Polda Metro Hibur Anak Yatim ke Wahana Bermain

Jumat, 03 April 2026 | 17:45

Selengkapnya