Berita

Ketua MPR Bambang Soesatyo/Net

Politik

Bamsoet Ingatkan Pemerintah Soal Pesan Bung Karno Jangan jadi Negara Kuli

JUMAT, 19 AGUSTUS 2022 | 01:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yang diwariskan para pendiri bangsa. Dengan adanya sistem ekonomi Pancasila ini diharapkan Indonesia mampu berdikari dan menjadi ancaman bagi negara lain.

Menurutnya, jika ingin memiliki kemampuan dan kestabilan ekonomi di atas kakinya sendiri seperti yang disampaikan Presiden RI ke-1 Soekarno, pemerintah harus menjalankan sistem ekonomi Pancasila secara penuh dan konsisten.

“Presiden Soekarno berpesan, bangsa Indonesia jangan mau menjadi “bangsa kuli” dan menjadi ”kuli bangsa-bangsa lain”. Presiden Jokowi dalam suatu kesempatan pernah menyampaikan, kita tidak boleh menjadi bangsa yang masih bermental ”inlander” dan bersikap ”inferior” ketika berhadapan dengan bangsa lain,” tegas Bamsoet pada peringatan Hari Konstitusi, Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (18/8).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan pesan yang disampaikan Presiden Soekarno dan Presiden Joko Widodo tersebut harus menjadi bahan bakar bagi ekonomi nasional agar tidak dijadikan sebagai negara konsumen dari negara-negara kapitalis.

"Untuk tidak menjadi “bangsa kuli” dan menjadi ”kuli bangsa-bangsa lain”, tidak bermental ”inlander” dan bersikap ”inferior”, Indonesia tidak boleh hanya dijadikan sebagai sumber bahan baku murah oleh negara-negara industri-kapitalis,” katanya.

"Tidak boleh hanya dijadikan sebagai “pasar“ untuk menjual produk-produk hasil industri negara- negara industri-kapitalis, serta sebagai tempat memutar kelebihan kapital dari negara-negara industri maju,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Bamsoet meminta agar pemerintah mengembangkan sistem perekonomian merdeka, yang merdeka seratus persen, yang mampu mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

"Membangun semangat gotong royong untuk sejahtera bersama, serta penguasaan negara atas sektor-sektor penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, disertai upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan nilai tambah atas hasil bumi, laut, tambang, sehingga tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi,” tutupnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya