Airlangga Hartarto: Kita Patut Bersyukur Inflasi di Indonesia Cukup Terkendali

Suasana penuh tantangan dihadapi Indonesia usai berhasil melewati pandemi Covid-19. Tekanan itu muncul dari kondisi inflasi global yang meningkat karena disrupsi rantai pasok maupun kenaikan harga komoditas.

Begitu kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2022 dengan tema “Sinergi Untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional”, Kamis (18/8).

Agenda rakornas ini merupakan agenda tahunan dan menjadi forum tertinggi dalam koordinasi pengendalian inflasi secara nasional, serta secara langsung dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo.

“Kita patut bersyukur, di tengah peningkatan inflasi berbagai negara, sebagaimana juga disampaikan Bapak Presiden sebelumnya bahwa inflasi Indonesia cukup terkendali. Terkendalinya inflasi kita saat ini salah satunya karena langkah kebijakan APBN mempertahankan harga energi domestik (shock absorber),” urainya.

Pencapaian ini, sambung Airlangga, juga salah satu hasil dari sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah dalam wadah TPIP-TPID dalam melakukan extra effort implementasi berbagai program kebijakan pengendalian inflasi.

Dalam kesempatan ini, Airlangga sebagai Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) juga mengapresiasi upaya seluruh pihak, baik pimpinan kementerian/lembaga maupun kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjaga stabilisasi harga sampai dengan saat ini.

“TPIP & TPID telah melaksanakan berbagai program kebijakan dalam kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif) sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar ini mengurai bahwa pemerintah telah memberikan stimulus ekonomi berupa penyaluran bansos, baik dari APBN maupun APBD serta pemberian subsidi untuk komoditas energi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga keterjangkauan harga sekaligus daya beli masyarakat.

Selanjutnya dalam menjaga ketersediaan pasokan, antara lain dilakukan dengan menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog di level 1 s.d 1,5 juta ton.

Sementara terkait dalam upaya peningkatan produktivitas maupun penguatan kelembagaan, fasilitasi akses pembiayaan dilakukan melalui KUR Sektor Pertanian dan pemanfaatan Sistem Resi Gudang.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian dioptimalkan dengan mempercepat dan mempermudah penyalurannya termasuk menyesuaikan dengan karakteristik usaha pertanian, serta didukung pula dengan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha pertanian.

“Target pembiayaan KUR sektor pertanian pada tahun 2022 sebesar Rp 90 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp 70 triliun,” urainya.

Sementara untuk menjaga kelancaran distribusi, salah satu program strategis yang terus diupayakan oleh daerah, yakni Kerjasama Antar Daerah (KAD). Airlangga melaporkan bahwa jumlah KAD ini terus meningkat, di mana pada tahun 2021 terdapat 93 KAD dan menjadi 111 pada tahun Triwulan-1 2022.

Selanjutnya pada 4K yang terakhir, yakni komunikasi efektif, pemerintah pusat dan daerah secara intensif melakukan komunikasi kebijakan untuk menjaga ekspektasi masyarakat, dengan cara terus menyampaikan berbagai upaya yang telah ditempuh untuk menjaga ketersediaan bahan pangan, komunikasi belanja bijak dan tidak panic buying.

“Kedepan, tentunya TPIP-TPID akan terus melakukan berbagai program kebijakan pengendalian inflasi yang adaptif dan inovatif sebagai upaya menjaga stabilisasi harga dan mewujudkan ketahanan pangan nasional dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi yang semakin kuat,” tutupnya.