Di Sidang Tahunan 2022, Ketua MPR RI: 4 Pilar Harus Dilakukan Sepanjang Hayat

Vaksinasi ideologi berupa sosialisasi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika, atau Empat Pilar harus disosialisasikan sepanjang hayat.

Hal itu disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI 2022, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa siang (16/8).

“Empat Pilar, yang dimandatkan kepada MPR, adalah tugas mulia yang harus dilakukan sepanjang hayat,” kata Bamsoet.

Atas dasar itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan bahwa pihaknya dibantu oleh Forum Aspirasi Konstitusi untuk menyerap aspirasi masyarakat dan mengejawantahkan Empat Pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pancasila merupakan dasar persatuan bangsa. Indonesia adalah bangsa paling majemuk di dunia, terdiri atas ratusan komunitas etnik, budaya dan agama. Di dalam 18 rumah besar Indonesia, kita hanya mengenal kata satu. Satu Tanah Air Indonesia, Satu Bangsa Indonesia, dan Satu Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia,” tuturnya.

Bamsoet menambahkan, meskipun visi Indonesia Maju di 2045 harus diupayakan, namun mimpi itu tidak boleh tertuju dan berhenti pada tahun 2045.

Bamsoet menjelaskan, saat Indonesia menjadi negara dengan posisi ekonomi keempat terbesar di dunia, Indonesia harus berani bermimpi yang lebih besar.

Salah satunya, kata Bamsoet, menjadikan Indonesia sebagai pelopor dalam merangkul dan mempersatukan setiap perbedaan yang ada.

"Menjadi contoh bagi dunia, yang benar-benar rukun dalam kemajemukan, peduli dengan kesejahteraan dan kemajuan rakyatnya,” katanya.

“Kita harus berupaya agar Pancasila menjadi sebuah ideologi yang mempengaruhi evolusi dunia,” demikian Bamsoet.

Setelah Pengantar Sidang Tahunan oleh Ketua MPR RI, acara dilanjutkan oleh Pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan HUT ke-77 Republik Indonesia.

Selain itu, Kepala Negara juga akan menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2023 beserta nota keuangan negara.