Berita

Koalisi Indonesia Bersatu/RMOL

Politik

Pengamat: Elektabilitas Ketiga Ketum Masih Jeblok, KIB Kurang Gereget

SENIN, 15 AGUSTUS 2022 | 09:48 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai politik yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dinilai kurang gereget dalam mengusung calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2024.

Pasalnya, ketiga ketua umum parpol KIB, yakni Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum PPP Suharso Monoarfa, elektabilitasnya masih sangat rendah.

“Keberadaan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) hingga saat ini tidak ada geregetnya. Ketua umum ketiga partai tersebut, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Suharso Monoarfa, tidak ada yang menonjol. Elektabilitas ketiga ketua umum partai tersebut yang teramat rendah,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, dalam keterangannya, Senin (15/8).


Padahal, sambung Jamiluddin, ketiga ketum partai tersebut saat ini semuanya Menteri di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Sebetulnya, apabila mereka ini layak jual, seharusnya dengan jabatan mentereng tersebut elektabilitasnya akan terkerek.

“Nyatanya elektabilitas mereka tetap jeblok,” ujar Jamiluddin.

“Kader ketiga partai politik tersebut juga tidak ada yang memiliki elektabilitas memadai. Ini mengindikasikan para kader tiga partai tersebut hingga saat ini belum ada yang layak menjadi capres,” imbuhnya menegaskan.

Selain itu, Jamiluddin menyebut arah Koalisi KIB belum jelas apa yang ingin dicapainya. Sebab, keinginan KIB untuk menghindari polarisasi dan menolak politik identitas juga dianggap hanya sekadar jualan politik.

“Realitasnya, polarisasi dan politik identitas yang kerap dipersoalkan hingga kini tidak membahyakan NKRI. Anak negeri tampak tetap berada dalam koridor NKRI. Para elite yang justru kerap membesar-besarkan bahaya polarisasi dan politik identitas. Seolah dua hal itu menjadi ancaman besar meruntuhkan NKRI,” tuturnya.

Padahal, masih kata Jamiludidin, masalah polarisasi dan politik identitas kalau dianggap berbahaya akan segera berakhir bila para elite meminta pengikutnya menghentikan hal tersebut. Dua hal itu akan mereda bila elite juga tak mempersoalkan itu lagi.

“Jadi, KIB memang belum dapat menjual koalisinya untuk dilirik masyarakat. Kiranya hal itu akan mempersulit KIB untuk berbicara banyak pada Pilpres 2024,” sebut mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.

Menurutnya, KIB berpeluang dilirik bila dapat menyodorkan pasangan capres yang kompetitif. Pasangan capres ini tampaknya harus diambil dari luar KIB.

Atas dasar itu, KIB harus segera memunculkan capresnya agar tidak diambil partai lain. Bila terlambat, KIB akan kehilangan momentum dan menjadi koalisi yang kurang gereget.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya