Berita

Pakar ekonomi senior, Profesor Didik J. Rachbini/Net

Politik

Profesor Didik Minta Pemerintah Bijaksana Hadapi Dilema Kenaikan Pertalite

MINGGU, 14 AGUSTUS 2022 | 13:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Inflasi yang terjadi dihampir 60 negara di dunia usai pandemi Covid-19 tidak boleh dianggap sepele. Ini merupakan ancaman serius bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia yang belum mencapai pemerataan kesejahteraan.

Pakar ekonomi senior, Profesor Didik J. Rachbini menilai bahwa inflasi global yang mendera dunia akan masuk ke Indonesia dan menjadi ancaman besar bagi pemerintah.

"Harga-harga naik dan golongan bawah tidak bisa mencapai kesejahteraan seperti yang dilakukan sebelumnya. Mereka akan bertambah miskin secara relatif dibandingkan waktu sebelumnya dari kenaikan harga pangan, BBM, dan lain-lain,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (14/8).

Indonesia, sambung Didik, terdapat kondisi yang bisa menambah laju ekonomi nasional, sekaligus dilema bagi pemerintahan Jokowi saat ini.

Pertama, Indonesia akan menerima rezeki dari kenaikan harga sawit, karet, dan batubara dunia yang meningkat, sehingga Kemenkeu/APBN berlimpah dana.

Tetapi pada saat yang sama, harga Pertalite telah mencapai Rp17 ribu hingga 20 ribu per liter. Harga Pertalite domestik dijual separuhnya, yang berarti anggaran APBN, pajak, dan PNBP diambil oleh mereka yang punya mobil.

“Sementara jika harga Pertalite dinaikkan, maka harga-harga akan beranjak naik. Ada dilema yang dihadapi Pemerintah sekarang,” terangnya.

Rektor Universitas Paramadina ini menambahkan, jika subsidi pemerintah yang Rp 500 triliun digunakan untuk membangun rumah rakyat, sekolah, dan lain-lain akan bermanfaat banyak.

"Ironisnya yang menikmati subsidi itu juga para orang kaya. Penghematan harus dilakukan rakyat. Meski kondisinya tidak seperti Pakistan atau Sri Lanka yang rusuh,” ucapnya.

Dia mengatakan kondisi Indonesia saat ini relatif lebih baik, namun tidak dapat dikatakan baik-baik saja jika pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang bijaksana untuk rakyat.

"Jika kebijakan masa sulit ini bisa dilakukan dengan baik maka masa sulit terlewati. Sebaliknya, jika kebijakan yang dilakukan sembrono, APBN dibiarkan jebol maka ekonomi Indonesia akan menghadapi masalah,” tutupnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Prabowo-Gibran Perlu Buat Kabinet Zaken

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:00

Dahnil Jamin Pemerintahan Prabowo Jaga Kebebasan Pers

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:57

Dibantu China, Pakistan Sukses Luncurkan Misi Bulan Pertama

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:46

Prajurit Marinir Bersama Warga di Sebatik Gotong Royong Renovasi Gereja

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:36

Sakit Hati Usai Berkencan Jadi Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Pemerintah: Internet Garapan Elon Musk Menjangkau Titik Buta

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Bamsoet Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin AstraZeneca

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:16

DPR Imbau Masyarakat Tak Tergiur Investasi Bunga Besar

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:06

Hakim MK Singgung Kekalahan Timnas U-23 dalam Sidang Sengketa Pileg

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:53

Polisi Tangkap 2.100 Demonstran Pro-Palestina di Kampus-kampus AS

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:19

Selengkapnya