Berita

Pakar ekonomi senior, Profesor Didik J. Rachbini/Net

Politik

Profesor Didik Minta Pemerintah Bijaksana Hadapi Dilema Kenaikan Pertalite

MINGGU, 14 AGUSTUS 2022 | 13:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Inflasi yang terjadi dihampir 60 negara di dunia usai pandemi Covid-19 tidak boleh dianggap sepele. Ini merupakan ancaman serius bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia yang belum mencapai pemerataan kesejahteraan.

Pakar ekonomi senior, Profesor Didik J. Rachbini menilai bahwa inflasi global yang mendera dunia akan masuk ke Indonesia dan menjadi ancaman besar bagi pemerintah.

"Harga-harga naik dan golongan bawah tidak bisa mencapai kesejahteraan seperti yang dilakukan sebelumnya. Mereka akan bertambah miskin secara relatif dibandingkan waktu sebelumnya dari kenaikan harga pangan, BBM, dan lain-lain,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (14/8).


Indonesia, sambung Didik, terdapat kondisi yang bisa menambah laju ekonomi nasional, sekaligus dilema bagi pemerintahan Jokowi saat ini.

Pertama, Indonesia akan menerima rezeki dari kenaikan harga sawit, karet, dan batubara dunia yang meningkat, sehingga Kemenkeu/APBN berlimpah dana.

Tetapi pada saat yang sama, harga Pertalite telah mencapai Rp17 ribu hingga 20 ribu per liter. Harga Pertalite domestik dijual separuhnya, yang berarti anggaran APBN, pajak, dan PNBP diambil oleh mereka yang punya mobil.

“Sementara jika harga Pertalite dinaikkan, maka harga-harga akan beranjak naik. Ada dilema yang dihadapi Pemerintah sekarang,” terangnya.

Rektor Universitas Paramadina ini menambahkan, jika subsidi pemerintah yang Rp 500 triliun digunakan untuk membangun rumah rakyat, sekolah, dan lain-lain akan bermanfaat banyak.

"Ironisnya yang menikmati subsidi itu juga para orang kaya. Penghematan harus dilakukan rakyat. Meski kondisinya tidak seperti Pakistan atau Sri Lanka yang rusuh,” ucapnya.

Dia mengatakan kondisi Indonesia saat ini relatif lebih baik, namun tidak dapat dikatakan baik-baik saja jika pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang bijaksana untuk rakyat.

"Jika kebijakan masa sulit ini bisa dilakukan dengan baik maka masa sulit terlewati. Sebaliknya, jika kebijakan yang dilakukan sembrono, APBN dibiarkan jebol maka ekonomi Indonesia akan menghadapi masalah,” tutupnya.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

UPDATE

Dewan Kebon Sirih Tetap Godok Perda DKJ Meski Ibu Kota Belum Pindah

Senin, 18 Mei 2026 | 20:17

Pengamat: Kepemimpinan Buruk Awal Kerusakan Bangsa

Senin, 18 Mei 2026 | 20:02

Oktasari Sabil Raih Gelar Doktor di Malaysia

Senin, 18 Mei 2026 | 19:46

Pernyataan Prabowo soal Dolar Upaya Menenangkan Masyarakat

Senin, 18 Mei 2026 | 19:45

BSI Buka Kembali Scholarship untuk 5.250 Mahasiswa dan Pelajar

Senin, 18 Mei 2026 | 19:37

MPR Putuskan Lomba Ulang LCC Empat Pilar di Kalbar Batal

Senin, 18 Mei 2026 | 19:28

Prabowo Panggil Gubernur BI hingga Menkeu ke Istana, Ini yang Dibahas

Senin, 18 Mei 2026 | 19:15

Mantan ART Lapor ke DPR Pernah Dipukul Erin hingga Kepala Ditendang

Senin, 18 Mei 2026 | 19:08

Gelar Pelatihan Bahasa Isyarat, OJK Jabar Dorong Frontliner Bank Ramah Disabilitas

Senin, 18 Mei 2026 | 19:00

DPR Tagih Janji BI soal Penguatan Rupiah Mulai Juni

Senin, 18 Mei 2026 | 18:55

Selengkapnya