Berita

Penasihat Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Bambang Beathor Suryadi/Net

Publika

Pejabat Jahat dalam Kabinet Jokowi

SABTU, 13 AGUSTUS 2022 | 14:25 WIB | OLEH: BEATHOR SURYADI

SAMBO adalah Jenderal yang menakutkan bagi semua pihak, karena dia punya Jaringan yang sangat kuat.

Untuk menyatakan bahwa Sambo adalah "pelaku" pembunuhan, Kapolri perlu dan sangat berhati-hati dengan berbagai perhitungan.

Apakah begitu juga nasib Menteri Hadi Tjahjanto dalam membersihkan aparat pejabat di Kementerian ATR/BPN dari berbagai kasus pertanahan?


Sudah begitu banyak informasi yang diterima Pak Hadi, bahwa Dirjen 7 sengketa (Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN) bukan menyelesaikan perkara, malah setiap tahun semakin menumpuk kasus-kasus tanah warga bersengketa, konflik dan dirampas tanahnya oleh pihak pengusaha besar.

Penumpukan kasus-kasus itu seiring dengan semakin luasnya lahan tanah rakyat dijadikan perumahan elite, perkebunan, dan pertambangan.

Semua laporan warga ke Kantor BPN bertahun-tahun tanpa kabar prosesnya. Mulai dari kehilangan warkah tanah dari Kantor BPN, ada banyak sertipikat di satu lokasi, hilangnya berkas data dokumen warga yang sudah didaftarkan, bahkan terbit sertipikat malah atas nama orang lain.

Akibat dari tidak bekerja dengan baik, banyak warga dipenjara. Pihak pengusaha membawa perkara tanah rampasan itu ke pengadilan, dan rakyat kalah akibat berkas dokumen BPN tersebut.

Pak Menteri Hadi, jangan ragu ragu untuk mengganti pejabat, jika target 1 bulan Dirjend 7 sengketa tidak mampu menyelesaikan kasus yang ada di meja kerjanya. Ganti saja Pak.

Penasihat Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI)

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya