Dibongkar KPK, Ingin jadi Pejabat di Pemkab Pemalang Harus Setor 60-350 Juta ke Bupati

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik suap dalam jual beli jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah. Dalam kasus ini, KPK mengamankan 34 orang dan menetapkan enam orang tersangka termasuk Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW).

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, selaku Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo memerintahkan orang kepercayaanya untuk menarik uang bagi peserta yang ingin menduduki posisi dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Pemkab Pemalang.

“Perintah MAW yang meminta agar para calon peserta yang ingin diluluskan untuk menyiapkan sejumlah uang. Terkait teknis penyerahan uang dilakukan melalui penyerahan tunai lalu oleh AJW (Adi Jumal Widodo) dimasukkan kedalam rekening banknya untuk keperluan MAW,” beber Firli saat konfernsi pers penetapan Bupati Pemalang sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jumat malam (12/8).

Adapun besaran jumlah uang yang harus disetor ke Bupati untuk setiap jabatan bervariasi harganya lantaran disesuaikan dengan level jenjang serta eselon dengan nilai Rp 60 hingga 350 juta.

“Terkait pemenuhan posisi jabatan di Pemkab Pemalang, diduga MAW melalui AJW telah menerima sejumlah uang dari beberapa ASN di Pemkab Pemalang maupun dari pihak lain seluruhnya berjumlah sekitar Rp 4 Miliar,” beber Firli.

Terkait dengan praktik ini, sejumlah jabatan diduga telah diisi oleh pejabat yang sebelumnya telah memberikan suap kepada Mukti Agung Wibowo. Mereka adalah PJ Sekda Pemalang, Slamet Masduki, Kepala BPBD, Sugiyanto, Kadis Kominfo Yanuarius Nitbani dan Kadis PU Mohammad Saleh. Mereka yang menyuap Bupati sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

“MAW juga diduga telah menerima uang dari pihak swasta lainnya terkait jabatannya selaku Bupati sejumlah sekitar Rp2,1 Miliar dan hal ini akan terus didalami lebih lanjut oleh KPK,” kata Firli.

Para pelaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara Bupati MAW dan orang kepercayaannya AJW selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.