Berita

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/Net

Hukum

KPK Fasilitasi Bagi Hasil PT Freeport ke Pemda Papua Sebesar Rp 723 Miliar

KAMIS, 11 AGUSTUS 2022 | 22:33 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sepanjang semester 1 tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan perbaikan tata kelola sektor pertambangan. Salah satunya, memfasilitasi dan koordinasi bagi hasil keuntungan bersih PT Freeport Indonesia Pemerintah Daerah (Pemda) wilayah Papua sebesar Rp 723 miliar.

Hal itu merupakan capaian kinerja dari Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK yang dibeberkan oleh Deputi Bidang Korsup KPK, Didik Agung Widjanarko didampingi oleh Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, dan Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis sore (11/8).

Didik mengatakan, KPK melakukan serangkaian rapat koordinasi dan monitoring atas pengelolaan pertambangan di beberapa daerah, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bali.

"Hingga Juni 2022, terdapat sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan dan membuahkan kesepakatan dalam upaya perbaikan tata kelola sektor pertambangan," ujar Didik kepada wartawan.

Didik menerangkan, sejumlah data dan informasi telah berhasil dikumpulkan dari berbagai pihak yang terlibat terkait pelaku usaha sektor pertambangan, status penggunaan kawasan, piutang pajak/PNBP/pajak daerah, dan ketidakpatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya.

"Telah disepakati rencana aksi yang akan dilaksanakan, di antaranya pembangunan database, penegakan hukum, penyelamatan keuangan pusat dan daerah, serta penataan kawasan dalam rangka mendorong perbaikan tata kelola pertambangan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan kerugian keuangan negara," jelas Didik.

Pengelolaan pertambangan yang disorot KPK, yaitu penagihan kewajiban pelaku usaha pertambangan MBLB di Provinsi Papua Barat sebesar Rp 20 miliar. Dari nilai itu, sudah dibayar sebesar Rp 10 miliar.

Selanjutnya, penagihan kewajiban pelaku usaha industri pengolahan mineral di Maluku Utara sebesar Rp 66,8 miliar; penagihan kewajiban pelaku usaha pertambangan MBLB di Bali sebesar Rp 2 miliar; penagihan kewajiban pelaku usaha pertambangan MBLB di NTB sebesar Rp 46 miliar dan sudah dibayar sebesar Rp 1,3 miliar.

Kemudian, fasilitasi dan koordinasi bagi hasil keuntungan bersih PT Freeport Indonesia Pemda wilayah Papua sebesar Rp 723 miliar; dan fasilitasi dan koordinasi bagi hasil keuntungan bersih PT AMMAN Nusa Tenggara untuk Pemda wilayah NTB yang diperkirakan lebih dari Rp 100 miliar.

KPK pun membantu penegakan sanksi untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha, sekaligus untuk memberikan edukasi kepada publik. Selain itu, KPK melakukan pendampingan berupa pemasangan papan pengumuman ketidakpatuhan pada objek pajak yang tidak membayarkan kewajibannya.

"Kurun April sampai dengan Juli 2022, KPK mendorong pemasangan tenda di Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari Selatan," pungkas Didik.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya