DPR dan MK Harus Dukung Firli Bahuri agar Indonesia Bersih dari Korupsi

Pemerintah, Mahkamah Konstitusi (MK) hingga DPR RI harusnya mendukung keinginan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri agar calon kepala daerah (cakada) tidak memerlukan surat rekomendasi atau mahar politik untuk maju di ajang pemilu.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, pernyataan Firli tersebut patut diapresiasi dan didukung banyak pihak.

"Pernyataan Firli patut diapresiasi. Kalau mau pemilihan Presiden, Gubernur, Walikota dan Bupati nggak pakai uang, maka pemerintah harus dukung pernyataan Ketua KPK ini," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/8).

Salah satu yang dapat diberikan adalah mendukung Presidential Threshold (PT) nol persen dan menghapus PT 20 persen. Karena, PT 20 persen adalah sumber korupsi.

"Bukankah MK sendiri keukeuh PT 20 persen itu sama saja dengan MK dukung rezim korupsi bukan? Dan korupsi jadi halal sebagai dana politik. Dan itu akan jadi akibat para pejabat, presiden, gubernur, walikota, bupati jadi calon koruptor bukan? Dan tunggu giliran ditangkap KPK," kata Muslim.

Dengan demikian, kata Koordinator Indonesia Bersatu ini, pernyataan Firli harus didukung oleh MK maupun oleh DPR dan pemerintah jika mau Indonesia bersih dari korupsi.

"Jika terjadi korupsi pejabat akibat di berlakukan PT 20 persen. Maka, pemerintah, DPR dan MK harus tanggung jawab," pungkas Muslim.