Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiludin Ritonga/RMOL
Tidak semua orang memandang positif kegiatan partai politik yang bergabung dalam Koalisi Imendatarkan dirinya secara bersama-sama di KPU RI sebagai calon peserta Pemilu.
Hari ini, Rabu (10/8) Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP akan bersama mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 pada 10 Agustus 2022.
Sebelumnya, Partai Gerindra dan PKB juga telah bersama-sama mendaftarkan sebagai peserta Pemilu 2024.
Menurut pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiludin Ritonga, kesan yang ingin diperoleh seolah kompak dan serius untuk berkoalisi justru seperti politik sirkus.
"Jadi, cara KIB dan Gerinda-PKB membangun image bukanlah substansi dari demokrasi. Cara instan seperti itu justru mengaburkan substansi demokrasi," demkian kata Jamiludin kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/8).
Jamiludin berpendapat dalam sistem demokrasi justru tak harus menonjolkan kesamaan yang muncul hanya dipermukaan. Bagi mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini, cara demikian sangat tidak mendidik masyarakat dalam upaya mengedukasi berdemokrasi yang substansial.
"Karena itu, keinginan berkoalisi tidak perlu dilakoni dengan karnaval ke KPU. Setiap partai politik cukup mendaftar sendiri. Sebab, yang mendaftar itu masing-masing partai politik, bukan koalisi partai," jelas Jamiludin.
Dalam pandagan Jamiludin, berbeda dengan pendaftaran Capres, partai koalisi diharuskan datang ke KPU. Mereka hadir ke KPU bukan untuk pamer kekompakan, tapi karena mereka memang harus ikut memberikan dukungan sebagai pengusung.
Ia meliha, Partai politik sudah seharusnya mengedukasi masyarakat untuk berdemokrasi substansil dalam setiap tahap Pemilu.
"Untuk itu, pendekatan karnaval dan cirkus sudah saatnya ditanggalkan. Itu diperlukan agar masyarakat mendapat manfaat dari tahapan pemilu sebagai proses berdemokrasi," pungkas Jamiludin.
