Berita

Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiludin Ritonga/RMOL

Politik

Seperti Sirkus, Parpol Daftar Bareng Ke KPU Mengaburkan Substansi Demokrasi

RABU, 10 AGUSTUS 2022 | 06:43 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Tidak semua orang memandang positif kegiatan partai politik yang bergabung dalam Koalisi Imendatarkan dirinya secara bersama-sama di KPU RI sebagai calon peserta Pemilu.

Hari ini, Rabu (10/8) Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP akan bersama mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 pada 10 Agustus 2022.

Sebelumnya, Partai Gerindra dan PKB juga telah bersama-sama mendaftarkan sebagai peserta Pemilu 2024.


Menurut pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiludin Ritonga, kesan yang ingin diperoleh seolah kompak dan serius untuk berkoalisi justru seperti politik sirkus.

"Jadi, cara KIB dan Gerinda-PKB membangun image bukanlah substansi dari demokrasi. Cara instan seperti itu justru mengaburkan substansi demokrasi," demkian kata Jamiludin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/8).

Jamiludin berpendapat dalam sistem demokrasi justru  tak harus menonjolkan kesamaan yang muncul hanya dipermukaan. Bagi mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini, cara demikian sangat tidak mendidik masyarakat dalam upaya mengedukasi berdemokrasi yang substansial.

"Karena itu, keinginan berkoalisi tidak perlu dilakoni dengan karnaval ke KPU. Setiap partai politik cukup mendaftar sendiri. Sebab, yang mendaftar itu masing-masing partai politik, bukan koalisi partai," jelas Jamiludin.

Dalam pandagan Jamiludin, berbeda dengan pendaftaran Capres, partai koalisi diharuskan datang ke KPU. Mereka hadir ke KPU bukan untuk pamer kekompakan, tapi karena mereka memang harus ikut memberikan dukungan sebagai pengusung.

Ia meliha, Partai politik sudah seharusnya mengedukasi masyarakat untuk berdemokrasi substansil dalam setiap tahap Pemilu.

"Untuk itu, pendekatan karnaval dan cirkus sudah saatnya ditanggalkan. Itu diperlukan agar masyarakat mendapat manfaat dari tahapan pemilu sebagai proses berdemokrasi," pungkas Jamiludin.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya