Rakyat Marah jika Jokowi Teruskan Proyek IKN tapi Anggaran Pemilu Malah Kurang

Pemerintah berencana akan melakukan ground breaking untuk proyek Ibukota Negara Indonesia baru di Penajam, Kalimantan Timur.

Di sisi lain, anggaran hajatan lima tahunan Indonesia yang diminta KPU dan Bawaslu tidak cair maksimal. Pemerintah berdalih kondisi ekonomi yang saat ini tengah mengkhawatirkan.
Menyikapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menuturkan jika pemerintah tega menunda Pemilu lantaran tidak memiliki anggaran besar, lantas menjalankan proyek IKN, maka hal tersebut akan memicu kemarahan rakyat, dan dianggap kebijakan yang blunder.

"Kalau proyek pemerintah berani mengambil keputusan menunda Pemilu itu blunder yang besar sekali, dan akan menghasilkan pukulan balik yang kuat sekali buat Pak Jokowi,” tegas Mardani dalam acara diskusi virtual Teras Politik (Terpol) Kang Kiflan dengan tema Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden Muncul Lagi, Selasa (9/8).

"Kalau proyek pemerintah berani mengambil keputusan menunda Pemilu itu blunder yang besar sekali, dan akan menghasilkan pukulan balik yang kuat sekali buat Pak Jokowi,” tegas Mardani dalam acara diskusi virtual Teras Politik (Terpol) Kang Kiflan dengan tema Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden Muncul Lagi, Selasa (9/8).

Anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan, pemerintah jangan coba-coba untuk menunda Pemilu dengan alasan apapun. Pasalnya, rakyat akan murka dan tidak menutup kemungkinan peristiwa 98 akan kembali terjadi.

“Dan teman-teman menteri yang terlibat saya melihat ini dalam penghianatan terhadap demokrasi kita, dan itu berbahaya sekali. Kita akan bersuara sangat keras,” katanya.

Pihaknya meminta pemerintah agar mampu melihat urgensi dari sebuah kebijakan dan tidka mengorbankan Pemilu untuk kepentingan kelompok semata.

"Saya justru melihat kalau Pemilu sama IKN Ya mbok IK -nya yang ditunda karena IKN kan dari awal PKS menolak Tapi Pemilu itu bagian dari hak rakyat yang harus ditunaikan IKN bukan hak rakyat,” tutupnya.