Berita

Direktur Asia Maritime Transparency Initiative, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Gregory B. Poling dalam kuliah umum bertajuk "Charting the Uncharted Ocean: Navigating the Future of Maritime Security in the South China Sea" yang digelar oleh The Habibie Center pada Selasa, 9 Agustus 2022/Repro

Dunia

Pengamat: Meski Kadang Berlebihan, Intervensi AS di Laut China Selatan Penting untuk Membendung China

SELASA, 09 AGUSTUS 2022 | 19:21 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kehadiran Amerika Serikat (AS) dalam konflik Laut China Selatan tetap sangat diperlukan untuk membendung kekuatan besar China yang berupaya mengintimidasi negara di sekitarnya dan mengakuisisi wilayah tersebut.

Begitu yang dikatakan oleh Direktur Asia Maritime Transparency Initiative, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Gregory B. Poling dalam kuliah umum bertajuk "Charting the Uncharted Ocean: Navigating the Future of Maritime Security in the South China Sea" yang digelar oleh The Habibie Center pada Selasa (9/8).

“Amerika sebaiknya tetap ada di Laut China Selatan. Agar dapat mengimbangi kekuatan Tiongkok dan mendukung mitra kerjasamanya di wilayah yang disengketakan,” kata Poling.


Merujuk pada bukunya berjudul "On Danger Ground America Century in The South Cina Sea", Poling mengatakan AS telah lama terlibat dalam persoalan Laut China Selatan karena identitasnya sebagai negara perdagangan laut internasional.

Menurut Poling, AS juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan menjaga negara-negara sekutunya, seperti Filipina dan Vietnam agar tidak diserang negara lain atas keterlibatan mereka pada sengketa Laut China Selatan.

Walaupun banyak pihak menganggap intervensi AS dalam konflik Laut China Selatan telah berlebihan dan melanggar kedaulatan negara ASEAN, tetapi Poling menilai tindakan Washington itu tidak akan memicu Perang Dunia Ketiga.

Sebaliknya, ia justru menyoroti banyaknya negara yang terganggu oleh manuver China di Laut China Selatan, namun justru cenderung diam dan tidak melakukan apa-apa.

“Penyebabnya bisa banyak hal. Salah satunya adalah sanksi ekonomi dan pemutusan hubungan kerjasama oleh China yang menjadi pertimbangan besar bagi sebuah negara,” jelas Poling.

Lebih lanjut, Poling mendorong agar masyarakat dan akademisi untuk terus menyuarakan isu Laut China Selatan sebagai bentuk desakan kepada pemerintah agar berani memperjuangkan kepentingan negara di kawasan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya